Kemenhub Dukung KCI Impor KRL Bekas dari Jepang

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) mendukung peremajaan sarana KRL yang dilakukan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan, dukungan ini disampaikan Kemenhub dalam bentuk surat rekomendasi teknis yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian dengan tanggal 19 Desember 2022.

"Pengadaan sarana ini harus segera dilaksanakan untuk menggantikan beberapa rangkaian kereta yang akan dipensiunkan pada 2023-2024, mengingat usia pakainya yang sudah terlalu lama," kata Adita dalam keterangan tertulis, Rabu (1/3/2023).

Adita mengatakan, kebutuhan pengadaan KRL muncul untuk mengakomodasi pertumbuhan penumpang.

Ia mengatakan, berdasarkan data yang dilaporkan oleh PT KCI, realisasi penumpang tertinggi sebelum pandemi sudah menyentuh angka 336,3 juta orang penumpang pada 2019. Jumlah penumpang diproyeksikan akan terus meningkat hingga 523,6 juta orang pada 2040.

"Guna mengakomodasi pertumbuhan tersebut, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas angkut dari 436 juta orang penumpang pada 2023, menjadi 517 juta orang pada 2026," ujarnya.

Adita menyadari ada kebutuhan lain dalam pengadaan sarana KRL ini yakni, pemanfaatan produk dalam negeri, dengan penggunaan produk PT Industri Kereta Api (INKA).

Namun, ia mengatakan, diperlukan solusi sementara untuk mengatasi lonjakan penumpang KRL sampai produk PT INKA selesai dan dapat digunakan untuk melayani penumpang.

Adapun masa produksi sarana kereta KRL baru oleh PT INKA membutuhkan waktu 2-3 tahun.

"Sehingga, sarana KRL bukan baru menjadi pilihan yang bijak menurut kami, sembari menunggu proses produksi dari INKA selesai," kata dia.

Adita mengatakan, salah satu rekomendasi Kementerian Perhubungan untuk KCI dalam pengadaan sarana KRL bekas, yaitu memastikan kelayakan komponen-komponen sarana yang berhubungan langsung dengan keselamatan.

“Jika nanti sudah diputuskan akan dilakukan pengadaan sarana bukan baru, kami berharap PT KCI pun dapat memperhatikan komponen seperti bogie, roda, kelistrikan, dan pengereman agar dapat diperbaiki atau diganti dengan komponen baru,” tuturnya.

Lebih lanjut, Adita mengatakan, pengujian pertama dan penerbitan sertifikat kelayakan operasional harus melalui prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh DJKA Kementerian Perhubungan.

"Kemenhub mengimbau sarana bukan baru yang didatangkan dari Jepang nantinya dapat direvitalisasi menggunakan komponen-komponen produksi dalam negeri untuk tetap mendukung industri lokal," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan, ada 10 rangkaian KRL Jabodetabek di tahun 2023 dan 19 rangkaian di tahun 2024 yang harus dipensiunkan.

Karenanya, kata dia, kebutuhan mendesak tahun ini adalah mendapatkan 10 KRL pengganti.

"Konservasi ini memang rutin dilakukan. Di tahun 2023-2024 ada 29 transet (rangkaian) yang memang dijadwalkan untuk dikonservasi (dipensiunkan)," kata Anne saat ditemui di kantor KCI, Stasiun Juanda, Jakarta, Selasa (28/2/2023).

Anne mengatakan, kebutuhan impor KRL bekas ini perlu dilakukan mengingat volume penumpang KRL terus meningkat terutama pada jam sibuk.

Ia mengatakan, ada dua langkah yang dilakukan KCI untuk memenuhi kebutuhan armada, yakni bekerja sama dengan PT INKA dalam pengadaan 16 rangkaian untuk tahun 2025-2026. Adapun KCI menggelontorkan anggaran Rp 4 triliun untuk kebutuhan KRL baru ini.

Kemudian, KCI akan melakukan impor KRL bekas pakai asal Jepang sebanyak 10 rangkaian di tahun 2023 untuk menggantikan rangkaian yang akan dipensiunkan.

Namun, Anne menyebutkan, hingga saat ini, izin permohonan impor KRL ini belum disetujui pemerintah.

"Kami sudah melakukan (izin impor KRL bekas) secara teknis adalah ke Kemenhub dan sudah kami dapatkan. Kemudian selanjutnya untuk impornya itu ke Kementerian Perdagangan. Kementerian perdagangan akan mendapatkan rekomendasi, jadi kami tidak langsung ke Kementerian Perindustrian tetapi melalui Kemendag, tetapi sampai saat ini belum diberikan izin untuk impor KRL," kata dia.