Aklamasi, Komisi XI DPR Sepakat Perry Warjiyo Kembali Jadi Gubernur BI

Anggota Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga mengatakan, keputusan itu diambil secara aklamasi oleh para anggota komisi. Dengan pengalaman yang dimiliki menakhodai bank sentral sejak 2018, Perry dinilai sebagai calon terbaik.

"Inilah yang diputuskan bersama secara aklamasi oleh seluruh anggota Dewan Komisi XI mewakili sembilan fraksi menyatakan beliau secara aklamasi menjadi calon gubernur Bank Indonesia," kata Eriko di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/3/2023).

Setelah disepakati oleh Komisi XI, DPR akan mengesahkan Perry sebagai gubernur BI periode 2023-2028 dalam rapat paripurna. Rencananya, pengesahan Perry sebagai gubernur BI akan dimasukkan agenda rapat paripurna DPR pada Selasa (21/3/2023).

Namun, hal itu bisa saja berubah. Eriko bilang, setelah pelaksanaan fit and proper test, Komisi XI DPR akan menyampaikan keputusan kepada Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI untuk ditentukan pelaksanaan pengesahan Perry sebagai gubernur BI.

"Apakah dibawa dalam rapat paripurna besok yang memang sudah dijadwalkan karena setelah besok ada libur Nyepi dan libur bersama sehingga paling cepat besok kemungkinan bisa saja Minggu depan nanti akan diputuskan dalam rapat Bamus," tutur Eriko.

Menanggapi keputusan tersebut, Perry Warjiyo menyampaikan terima kasih kepada para anggota DPR. Perry yang saat ini masih menjabat sebagai gubernur BI pun meminta dukungan kepada DPR untuk masa kepemimpinannya lima tahun ke depan.

"Secara aklamasi menyetujui agar saya menjadi Gubernur BI periode 2023-2028, sekali lagi terima kasih puji syukur," katanya.

Dalam gelaran fit and proper test, Perry mengungkapkan, salah satu fokus yang akan dijalankan pada periode kepemimpinannya lima tahun ke depan yaitu dirinya akan mengedepankan sistem meritokrasi di kantor dan pegawainya.

Hal tersebut merupakan salah satu strategi BI untuk melakukan reformasi kelembagaan untuk penguatan profesionalitas, tata kelola yang baik, dan sekaligus sebagai implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

"Reklasifikasi anggaran kebijakan dan anggaran operasional, persiapan untuk persetujuan penggunaan cadangan tujuan dan implikasinya, serta pembahasan dengan BSBI untuk proses evaluasi kinerja kelembagaan BI," ucap Perry.