RI Mau Nego Lagi ke China agar Bunga Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung Jadi 3 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus berupaya menegosiasikan bunga pinjaman (interest rate) dengan China Development Bank (CDB). Pinjaman itu terkait pendanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, saat ini CDB menetapkan bunga utang menjadi sekitar 3,4 persen dari sebelumnya 4 persen. Namun pemerintah ingin bunga utang tersebut kembali turun menjadi 3 persen.

"Lagi kita nego dengan skema jaminannya. Nanti mungkin harusnya dalam dua minggu ke depan semoga kita sudah dapet lebih clear respons dari mereka (CDB). Ini kita lagi mulai drafting perjanjiannya, kemarin mereka udah turunin di 3,4 persen, kita masih coba di 3 persen," ungkapnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (12/4/2023).

Mulanya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berupaya negosisasi bunga utang menjadi 2 persen ketika CDB menginginkan sebesar 4 persen.

Namun, kata Tiko, negosiasi ke angka 2 persen tak lagi dilakukan, lantaran tingkat bunga U.S Treasury yang menjadi acuan mengalami kenaikan dari sebelumnya sekitar 2 persen menjadi di kisaran 4-5 persen. Oleh sebab itu,

"Jadi ya memang wajar lah kalo naik. Tapi saya rasa naiknya masih sangat wajar karena ini tenor panjang kita mintanya, lebih dari 30 tahun dan interest rate lebih dari 10 tahun. Jadi sangat lunak sih utangnya, cukup bagus kok," papar dia.

Sebelumnya, Tiko sempat mengungkapkan, Indonesia membutuhkan 550 juta dollar AS atau setara Rp 8,3 triliun (asumsi kurs Rp 15.000 per dollar AS) untuk menambal pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Adapun anggaran proyek kereta modern tersebut bengkak menjadi sebesar Rp 18,2 triliun.

“Nanti porsi yang kita butuhkan sekitar 550 juta dollar AS, pinjamannya sedang kita ajukan ke China Development Bank (CDB)," kata Tiko saat ditemui di gedung DPR RI, Senin (13/2/2023).

Selain dari utang, nantinya anggaran proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan ditambal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun anggaran 2022 senilai Rp 3,2 triliun, di mana skema yang ditetapkan 75 persen cost overrun ditutupi dengan pinjaman.

Sementara itu, 25 persen dari total biaya yang bengkak berasal dari anggaran konsorsium Indonesia, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), dan konsorsium China Railway International Co. Ltd.

"Porsi ekuitas 25 persen itu memang (dari) PMN, tadinya memang tidak PMN, tadinya pakai uang WIKA dan KAI, karena Covid-19, KAI juga bermasalah, kita perkuat KAI-nya," ucap dia.