Tawaran Desain Kebijakan Fiskal 2024

APBN 2024 adalah APBN terakhir di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma’ruf Amien. Tentu kedua pemimpin nasional tersebut mengharapkan banyak legasi baik.

Kalau kita rangkum berdasarkan agenda agenda penting yang menjadi program strategis hingga 2024 antara lain; penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen; penurunan angka stunting nasional hingga 14 persen; pengendalian inflasi sebagai dampak disrupsi kebijakan pangan, energi dan moneter global; serta target investasi masuk sebesar Rp 7.138,7 triliun hingga Rp 7.374,4 triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada level 5,3 sampai 5,7 persen.

Untuk mencapai target di atas tentu tidak mudah. Namun tidak berarti bukan hal yang tidak bisa diraih. Untuk mencapai target kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun depan, syarat penting yang harus diraih pemerintah adalah penduduk miskin ekstrem pada tahun ini bisa diturunkan ke level di bawah 2 persen dari posisi tahun 2022 sebesar 2,04 persen.

Jika pemerintah tahun depan berhasil menghapuskan kemiskinan ekstrem, maka sejak Presiden Joko Widodo memerintah pada Oktober 2014 hingga Oktober 2024 menorehkan prestasi besar dalam memerangi kemiskinan. Setidaknya 19,86 juta penduduk bisa terbebas dari kemiskinan ekstrem, dengan merujuk data penduduk miskin ekstrem tahun 2014.

Kemajuan besar juga patut kita apresiasi jika pemerintah berhasil menurunkan prevalensi stunting pada tahun 2024 menjadi 14 persen dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 37 persen. Target zero stunting harus dilanjutkan pemerintahan berikutnya.

Agenda menghapus kemiskinan ekstrem dan menurunkan angka prevalensi stunting harus kita dukung penuh. Agenda ini suatu lompatan besar bagi investasi sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Apalagi kita komitmen dengan arah capaian Visi Indonesia Emas 2045, untuk mengantarkan Indonesia menjadi high income country, dengan PDB per kapita 23.199 dolar AS.

Syarat lainnya untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, tidak saja SDM yang makin mempuni. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi nasional tidak semata bertumpu pada tingkat konsumsi rumah tangga.

Indonesia harus bangkit industrinya, dan peranan investasi pada demand side harus makin besar. Oleh sebab itu agenda memperbesar kontribusi investasi dalam pembangunan harus makin besar.

Mengacu pada data BPS tahun lalu, porsi investasi pada struktur PDB kita cukup baik, di level 29 persen. Visi Indonesia Emas 2045 menargetkan peranan investasi mampu berkontribusi pada PDB hingga 38 persen.

Namun untuk mencapai peran investasi yang besar dan tidak mengorbankan kerusakan lingkungan hidup, agenda transformasi industri nasional haruslah berwawasan kelestarian alam. Memastikan pemulihan pascatambang berjalan dengan baik, dan hilirisasi merambah banyak sektor.

Strategi Kebijakan

Untuk mewujudkan SDM unggul, agar tidak miskin dan tidak stunting, pemerintah harus mampu merumuskan kebijakan dukungan layanan pendidikan dan kesehatan yang makin inklusif. Indonesia harus beranjak keluar dari angkatan kerja yang didominasi lulusan SD dan SMP.

Sebab dengan tingkat pendidikan yang makin baik, peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah layak, dengan serta merta mengeluarkan mereka dari status kemiskinan ekstrem.

Sejalan dengan makin baiknya tingkat pendidikan, gayung bersambut dengan makin membesarnya target investasi dan program hilirisasi yang membuka kebutuhan akan tenaga kerja terdidik. Oleh sebab itu arah pendidikan terapan harus sinkron dengan arah investasi dan hilirisasi.

Sejak 1993, Mendikbud Prof Wardiman Djojonegoro memperkenalkan konsep link and match. Namun entah kenapa serasa ada gap antara dunia pendidikan dengan dunia kerja hingga kini.

Dukungan anggaran pendidikan sejak 2003 telah “dikonstitusikan” sebesar 20 persen dari belanja APBN. Porsi terbesar dari seluruh sektor. Sayangnya, dukungan politik anggaran ini serasa tidak menghasilkan lompatan SDM.

Buktinya angkatan kerja kita masih didominasi SD dan SMP. Sesungguhnya ini tamparan bagi dunia pendidikan. Barangkali kita butuh revolusi pada dunia pendidkan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi sendiri.

Arah baru tampaknya juga kita butuhkan pada dunia kesehatan. Watak komersil yang berlebihan membuat sektor kesehatan kita tidak ramah terhadap orang miskin.

Sistem jaminal sosial nasional yang melahirkan BPJS Kesehatan seperti anak tiri. Sudah diadopsi tapi enggan dirawat dengan baik.

Saya sangat berharap, proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) “Omnibus” Kesehatan bisa memberikan jawaban atas sengkarut sektor kesehatan kita.

Program hilirisasi sektor sumber daya alam (SDA) harus diperluas, agar punya andil nilai tambah ekonomi yang lebih besar. Dengan demikian, kita memiliki modal ekonomi yang cukup untuk mempercepat transformasi sektor energi. Sektor transportasi yang selama ini mengonsumsi 99 persen bahan bakar minyak (BBM) harus mampu dialihkan berbahan tenaga listrik.

Sektor hulu migas yang terus decline, membuat impor migas tak terhindarkan. Akibatnya kita dihadapkan dengan resiko volatilitas harga migas dunia. Imbasnya, APBN sangat rentan menahan penetapan harga BBM oleh pemerintah.

Target pemerintah mendorong pangsa pasar 10 persen untuk mobil dan motor listrik pada tahun depan harus dirumuskan dengan baik, tidak menimbulkan beban fiskal baru, maksimal pengalihan dana cadangan dari subsidi BBM.

Terakhir, perihal pengendalian inflasi, akan tetap menjadi isu penting ke depan. Sebab kenaikan harga, terutama terhadap bahan makanan dalam sekejap bisa membuyarkan target zero kemiskinan ekstrem pada tahun depan.

Sebagai konsekuensinya, pemerintah harus mempersiapkan bantalan bansos lebih besar lagi. Banggar senantiasa akan memberikan dukungan untuk memberikan perlindungan terhadap kelompok miskin ekstrem, terutama pada kelompok rumah tangga lansia dan difabel.

Namun agenda pengendalian inflasinya harus terorganisir dengan baik. Sistem logistik nasional (sislognas) harus akurat dan realtime. Sehingga pemantauan atas harga kebutuhan pokok tidak perlu dipidatokan seperti era Harmoko, namun teknologi informasilah yang bekerja mengawasi pergerakan rantai pasok hingga ke tingkat pembeli.