Awal Mula Terungkapnya Kasus Dugaan Korupsi Dana Pensiun Pelindo

Hal ini menyusul telah ditetapkannya 6 tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) atas kasus dugaan korupsi Dapen Pelindo.

“Kami menghormati penetapan status tersangka dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum pada pihak berwenang,” ujar Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono dalam keterangannya, Rabu (10/5/2023).

Awal mula kasus

Ia menjelaskan kasus ini terungkap setelah ada inisiasi audit terhadap Dapen Pelindo yang datang dari manajemen. Langkah ini sebagai upaya proaktif dalam memberantas tindakan melanggar, termasuk korupsi di lingkungan perusahaan.

Arif bilang, inisiasi audit ini bertujuan agar tata kelola dana pensiun menjadi semakin baik, sejalan dengan program Menteri BUMN Erick Thohir yang secara serius melakukan pembenahan dana pensiun di lingkungan BUMN.

"Terkait Dapen Pelindo, Manajemen yang menginisiasi untuk dilakukan audit atas pengelolaan tahun 2013-2019 oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) pada tahun 2020," ungkap dia.

BPKP pun kemudian menerbitkan hasil audit yang menyatakan adanya indikasi fraud di Dapen Pelindo dan kemudian dilaporkan manajemen Pelindo kepada Kementerian BUMN.

Arif menegaskan, transformasi Dapen Pelindo yang telah dimulai sejak 2021 merupakan bukti keseriusan Pelindo untuk menciptakan dana pensiun yang bersih dan bertata kelola yang baik.

"Kami pastikan bahwa pembenahan pengelolaannya jalan terus agar dipastikan para pensiunan mendapatkan layanan yang baik," pungkas dia.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan 6 tersangka yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan Dapen Pelindo selama periode 2013-2019.

Terdiri dari Edi Winoto (EWI) selaku Direktur Utama DP4 tahun 2011-2016. Lalu Khamidin Suwarjo (KAM) selaku Direktur Bidang Keuangan dan Investasi DP4 sejak 2008 hingga Juni 2014.

Kemudian, Umar Samiaji (US) selaku Manajer Investasi DP4 tahun 2005-2019, dan Imam Syafingi (IS) selaku Staf Investasi Sektor Ril di DP4 tahun 2012-2017.

Selanjutnya, Chiefy Adi Kusmargono (CAK) selaku Dewan Pengawas DP4 tahun 2012, serta Ahmad Adhi Aristo (AHM) selaku makelar tanah dari pihak swasta.