Sri Mulyani Targetkan Pertumbuhan Ekonomi RI Mencapai 5,3-5,7 Persen pada 2024

“Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro pada asumsi dasar penyusunan RAPBN, dengan pertumbuhan ekonomi 5,3 persen sampai dengan 5,7 persen,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023, di Jakarta, Jumat (19/5/2023).

Selain itu, pada 2024, Sri Mulyani mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.

Dia menargetkan inflasi mencapai 1,5 persen hingga 3,5 persen. Adapun nilai tukar rupiah Rp 14.700 per dollar AS sampai dengan Rp 15.300 per dollar AS. Sementara itu, suku bunga SBN 10 tahun ditargetkan 6,49 persen hingga 6,91 persen.

Selain itu, harga minyak mentah RI diperkirakan berada di posisi 75 dollar AS per barrel hingga 85 dollar AS per barrel. Untuk lifting minyak 597.000 hingga 652 dollar AS per barrel per hari, dan gas 999.000 hingga 1.054 juta barrel per hari.

“Dengan mencermati risiko global, agenda pembangunan tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengungkapkan, target pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut disusun berdasarkan fenomena perekonomian global yang diakibatkan kebijakan fiskal AS, serta masalah geopolitik yang kian memanas.

Dia menjabarkan bahwa indikator tersebut ditetapkan untuk mengatur kebijakan fiskal pemerintah sebagai upaya memperkuat struktur perekonomian nasional dan juga tingkat produktivitas nasional melalui percepatan transformasi ekonomi.

Dia menambahkan, belanja pemerintah tahun 2024 juga diarahkan untuk menggarap proyek prioritas strategis, termasuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), pemenuhan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Pembangunan IKN dalam upaya mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, kompetitif, dan meluaskan, serta memeratakan magnet pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

Dengan begitu, ekonomi tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa saja. Di sisi lain, tahun pemilu 2024 diharapkan mewujudkan iklim demokrasi yang semakin sehat dan kondusif. Di sisi lain, sinergi dengan pemerintah daerah juga dilakukan untuk mencapai target pembangunan yang lebih efisien.