Banyak Jalan Rusak Membuktikan Kesenjangan Infrastruktur, Siapa yang Salah?

JAKARTA, KOMPAS.com - Belakangan ini pemerintah gencar membangun jalan tol, mulai dari Trans Jawa hingga Trans Sumatera. Namun di sisi lain masih banyak jalan daerah yang dalam kondisi rusak.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, panjang jalan Indonesia pada 2021 mencapai 546.116 kilometer, di luar jalan tol, dimana sebanyak 87.454 kilometer (16,01 persen) dalam kondisi rusak dan 86.844 kilometer (15,9 persen) dalam kondisi rusak berat.

Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengatakan, kesenjangan pembangunan infrastruktur jalan masih dirasakan masyarakat lantaran masih banyak jalan-jalan yang belum tersentuh pembangunan.

Berbanding terbaik dengan pembangunan infrastruktur yang selama ini digaungkan oleh pemerintah pusat.

Padahal pembangunan infrasruktur yang merata dapat menjadi penggerak ekonomi suatu negara.

"Nyatanya, ada ketimpangan antara jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi hingga jalan nasional yang jauh kata layak. Entah itu rusak atau belum diaspal, hingga kendaraan sulit untuk melintas. Alhasil, roda perekonomian yang harus bisa menyentuh ke dusun-dusun jelas bisa terhambat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (21/5/2023).

Sementara itu, kewenangan membangun jalan sudah dibagi berdasarkan jenis jalan, seperti tanggung jawab jalan nasional berada di pemerintah pusat, jalan provinsi oleh gubernur, jalan kabupaten atau kota oleh bupati atau walikota.

Namun, penanggung jawab tersebut nampak tidak bekerja secara maksimal sesuai kewenangannya. Hal ini dapat terlihat dari jalan rusak di Provinsi Lampung yang sempat viral beberapa waktu lalu.

"Buruknya tata kelola pemerintahan turut memperparah kondisi jalan di daerah. Andai ada anggaran untuk pembangunan infrastrutur jalan, kerap anggaran itu dikorupsi oleh oknum kepala daerah. Karena anggaran terbesar dalam APBD adalah membangun infrastruktur jalan," ucapnya.

Selain akibat buruknya tata kelola pemerintah, adanya pungli di sepanjang jalan dan campur tangan oknum aparat penegak hukum dalam proses penimbangan kendaraan di jembatan timbang turut menjadi penyebab kondisi jalan rusak.

Sebab menurut dia, salah satu penyebab utama jalan rusak ialah truk yang mengangkut melebihi tonase dan dimensi sehingga fasilitas jembatan timbang seharusnya dapat berfungsi dengan baik.

"Jalan yang sebenarnya menjadi akses beraktivitas justru mengkhawatirkan untuk digunakan. Parahnya kondisi jalan bukan hanya menghambat perjalanan namun juga sering menimbulkan kecelakaan hingga merenggut korban jiwa," tuturnya.