Komisi VII DPR Minta Shell Segera Lepas Blok Masela ke Pertamina

Pertamina menjadi salah satu perusahaan yang berminat mengambil alih saham partisipasi pengelolaan Blok Masela 35 persen yang dimiliki oleh Shell. Minat itu disampaikan setelah Shell menyatakan mundur sejak 2019.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menegaskan, divestasi saham partisipasi Blok Masella dari Shell menjadi sangat penting untuk segera diselesaikan. Pasalnya, blok tersebut menjadi sangat strategis bagi para pihak terkait.

Menurutnya, pembahasan pelepasan saham antara Shell dengan Pertamina sudah berlangsung lama. Hal ini tidak terlepas dari belum ditemukannya titik kespekatan terkait harga divestasi.

"Kami mendengar, negoisasi itu telah berjalan dan ada perkembangan-perkembangan. Tapi tentu kami membutuhkan penyelesaian yang cepat," tutur dia kepada Kompas.com, Sabtu (27/5/2023).

"Agar proses pengembangan Blok Abadi Masela dapat berjalan dengan cepat," tambahnya.

Lebih lanjut ia menegaskan, DPR berkomitmen untuk mendukung segala bentuk percepatan proses divestasi dari sisi regulasi. Selain itu, DPR juga disebut akan terus memantau dan mengawal perkembangan negoisasi terkait pelepasan saham Blok Masela.

"Ini merupakan salah satu komitmen kita mengingat Blok Masela merupakan blok yang sangat strategis, yang akan dikembangkan Inpex dan investor lainnya," ucap dia.

Pemerintah geram

Sebagai informasi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengaku geram terhadap Shell karena tak kunjung melepas hak partisipasinya (pariticipating interest/PI) di Blok Masela. Saat ini tahapannya masih berkutat negosiasi antara Shell dan Pertamina.

Arifin pun mengaku Indonesia sangat dirugikan karena alotnya proses negosiasi, sehingga proyek gas di Blok Masel tak kunjung digarap.

"Sekarang ini yang merasa dirugikan ya Indonesia, kita enggak mau hal ini terjadi. Inpex itu ada kesungguhannya, tapi enggak tahu Shell ini udah mundur tapi enggak bertanggung jawab (soal Blok Masela)," ungkapnya saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/5/2023).

Ia mengaku heran dengan sikap perusahaan migas raksasa asal Belanda itu yang tak kunjung melepas 35 persen sahamnya untuk bisa diambil oleh Pertamina.

"Ada apa sih? Harusnya kalau udah enggak mau, ya sudah saja kan. Nanti kita akan telaah secara hukum, kita akan tuntut hak kita," kata dia.

Arifin menyatakan pemerintah bakal mengambil langkah tegas untuk membuat proyek gas tersebut segera berjalan. Ia bilang, jika hingga 2024 tidak ada pengembangan apapun diproyek itu, maka negara akan mengambil alih.

Sebab proses divestasi ini sudah terlampau lama yakni dimulai sejak 2019.