Sihar Sitorus: Optimalisasi QRIS Jadi Kunci Penguatan UMKM

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sihar Sitorus menilai bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat mendukung penguatan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Tanah Air. Tak terkecuali, teknologi transaksi digital.

Seiring dengan jumlah pengguna internet di Indonesia yang kian bertambah, implementasi pembayaran secara digital dapat dioptimalkan pelaku usaha untuk meningkatkan skala bisnisnya. 

Sihar mengatakan, salah satu teknologi transaksi digital yang dapat diterapkan pelaku UMKM adalah Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI).  

Meski begitu, lanjut Sihar, kampanye penggunaan QRIS di sejumlah daerah masih perlu digalakkan secara intensif. Pasalnya, tak sedikit masyarakat serta pelaku usaha yang belum terdedah manfaat sistem pembayaran digital tersebut. 

Adapun penggunaan QRIS di kota-kota besar, seperti Jakarta dan Surabaya, memang sudah masif. Namun, hal ini tidak terjadi di sejumlah daerah di luar Pulau Jawa.

“Optimalisasi QRIS merupakan kunci penguatan UMKM. Sayangnya, belum banyak pelaku UMKM melek terhadap teknologi tersebut. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai penggunaan serta manfaat QRIS perlu digalakkan oleh BI," ujar Sihar kepada Kompas.com saat ditemui di bilangan Senopati, Jakarta Selatan, Rabu (17/5/2023).

Kendala kultur uang tunai

Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP-P) dari daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Utara (Sumut) II itu menceritakan pengalaman dirinya saat menyambangi pelaku UMKM di sana.

Adapun Dapil Sumut II meliputi Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Nias Utara, Nias Barat, Kota Gunungsitoli, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, serta Tapanuli Selatan. 

Selain itu, Nias, Labuhan Batu, Toba Samosir, Mandailing Natal, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, dan Samosir.

Ia pun menemukan sejumlah kendala yang menjadi sebab belum masifnya penggunaan QRIS di daerah. Salah satunya, kultur penggunaan uang tunai.

"Ada yang bilang, kalau menggunakan QRIS, (artinya mereka) tidak bisa melihat dan memegang (uang secara fisik). Mereka pun merasa tidak dapat menghitung uang yang terakumulasi dalam akun QRIS. Persoalan kebiasaan ini yang menjadi kendala," ungkapnya.

Ia pun mendorong sejumlah pihak, terutama BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk giat melakukan sosialisasi dan kegiatan aktivasi guna membangun kesadaran penggunaan QRIS di masyarakat.

Adapun kegiatan aktivasi yang bisa dilakukan di antaranya bazar atau festival, dengan melibatkan masyarakat dan pelaku UMKM.

"Mesti ada satu katalisator, misalnya bazar atau kegiatan activation lainnya. Kemudian, di saat bersama semua pihak hadir, mulai dari perbankan, pelaku UMKM, hingga masyarakat sebagai (calon) pengguna QRIS," imbuh Sihar. 

Lewat kegiatan tersebut, lanjut Sihar, setiap transaksi di lokasi kegiatan dapat langsung menggunakan QRIS.

“Dengan begitu, masyarakat dan pelaku UMKM dapat praktik secara langsung dalam bagaimana mengadopsi fitur QRIS untuk bertransaksi secara mudah dan aman,” kata Sihar.

Transformasi digital UMKM

Untuk diketahui, BI terus mendorong penggunaan QRIS dalam upaya mendorong transformasi digital UMKM.

Penggunaan QRIS juga diakselerasi di pasar tradisional, pusat perbelanjaan, destinasi wisata, hotel, restoran, serta lembaga pendidikan.

Berdasarkan catatan BI, transaksi elektronik di Indonesia terpantau terus mengalami peningkatan. Pada 2013, misalnya, nilai transaksi elektronik di Tanah Air mencapai Rp 2,91 triliun atau tumbuh 47,72 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Tren transaksi digital pun terus mengalami peningkatan. Pada 2021, jumlahnya mencapai Rp 327,57 triliun atau tumbuh 59,86 persen dibandingkan 2022.

Untuk itu, imbuh Sihar, penggunaan QRIS di Tanah Air, terutama di daerah-daerah, perlu terus didorong agar UMKM semakin tumbuh dan berkembang.

"Fitur QRIS dapat memberikan nilai tambah kepada pelaku UMKM. Selain mudah dan nyaman, implementasi QRIS dapat mempercepat transaksi dan operasional kegiatan usaha UMKM sehingga lebih praktis dan efisien," tambahnya.