Pemerintah Dinilai Harus Membuat Pengawasan Berlapis dalam Impor Bawang Putih

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan, pemerintah harus melakukan pengawasan yang berlapis dalam proses pendistribusian impor bawang putih.

Hal ini sebagai upaya terhindar dari adanya kartelisasi atau mafia bawang putih sebagai komoditas yang lebih dari 85 persen diimpor.

"Bawang putih ini 85 persen full impor, jadi ketergantungan impornya tinggi dan importir sebetulnya tidak terlalu banyak tetapi mereka menguasai pasar karena mereka memegang impor dalam negeri Indonesia, dan itu yang membuat adanya kekhawatiran terjadinya kartel atau mafia bawang putih tadi. Makanya ini harus hati-hati dan pemerintah harus melakukan pengawasan yang berlapis," ujar Bhima saat ditemui Kompas.com di Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Bhima menuturkan, pemerintah sebenarnya bisa mengecek apabila ditemukan adanya indikasi kecurangan, yakni dengan membandingkan antara harga bawang putih di tingkat konsumen dengan harga yang dibeli dari negara asal pengimpor.

"Contohnya mereka menjual harga di rumah tangga Indonesia atau di pasar tradisional berapa, dicocokkan lah dengan negara yang importir. Kalo marginnya terlalu tinggi maka itu bisa terindikasi keuntungan yang tidak wajar dan ini KPPU perlu masuk. Kalau ada yang mempermainkan harga, harus segera ditindak," ungkap Bhima.

Selain itu menurut dia, Kementerian Perdagangan juga perlu memberikan semacam 'rel' agar tidak terjadi kenaikan impor berlebihan, di luar angka kebutuhan konsumsi. Hal inilah yang membuat para oknum nakal kenyang akan keuntungannya.

"Dulu tahun 2018 ke 2019 itu ada kasus beras, daging sapi, ada gula juga jadi banyak komoditas yang perlu diperhatikan oleh pemerintah karena bisa menjadi peluang uang masuknya kelompok- kelompok yang mengambil margin berlebihan," jelas Bhima.

Sebelumnya, Komisi IV DPR RI mencolek Badan Pangan Nasional (Bapanas) ihwal adanya dugaan mafia dalam izin impor bawang putih yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan.

Hal ini dimulai ketika Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menceritakan pada saat Kementerian Perdagangan rapat kerja dengan Komisi VI DPR, pada Selasa (6/6/2023) kemarin, komisi VI DPR mencium adanya dugaan mafia dalam proses pengajuan importasinya.

"Kemarin di Komisi VI dengan Kementerian Perdagangan yang mengatakan ada praktek mafia bawang putih. Ditanya (anggota DPR) apakah Anda (Mendag Zulhas) ikut bermain, ternyata yang bersangkutan mengatakan RIPH tidak ada masalah. Justru yang masalah SPI, itu jadi perhatian kepala Bapanas," cerita Sudin saat Rapat Kerja dengan Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (13/6/2023).

"Anda (Kepala Bapanas) pasti tahulah, masa saya harus buka di sini kalau masalah mafia- mafia itu enggak mungkin," sambung Sudin.

Sudin tetap bersih keras menilai bahwa Kepala Bapanas tahu-menahu siapa dalang di balik mafia tersebut.

"Tadi yang soal Kementerian (Perdagangan) ada mafia bawang putih bisa Anda jawab ndak? Anda pasti tahu sudah, sudah enggak usah dijawab," ujar Sudin kembali, ketika Kepala Bapanas Arief memberikan penjelasan soal rencana importasi bawang putih ke Tanah Air.