Ridwan Kamil: Pembangunan Tol Cigatas Fokus Pembebasan Lahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menyatakan pembangunan jalan Tol Cigatas (Cileunyi-Garut-Tasikmalaya) masih fokus tahap pembebasan lahan yang diperkirakan membutuhkan waktu lama karena dinamika sosial di lapangan.

"Per hari ini masih (pembebasan), (Jalan Tol) Cisumdawu saja butuh 12 tahun, yang lama itu pembebasan lahan," kata Gubernur yang akrab dipanggil Kang Emil, dilansir dari Antara, Sabtu (15/7/2023).

Ia menuturkan pemerintah pusat sudah merencanakan program pembangunan jalan tol yang menghubungkan Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis sampai Pangandaran, dan saat ini tengah pembebasan lahan di Kabupaten Garut.

Menurut dia, proses pembebasan lahan untuk jalan tol terpanjang itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama, karena perbandingannya untuk Tol Cisumdawu saja 12 tahun.

Proses pembebasan lahan itu, kata dia, akan lama karena ada dinamika sosial di lapangan, sedangkan tahap pengaspalan jalan akan lebih cepat.

"Di negeri ini yang lama bukan mengaspal jalan, dinamika sosial dalam pembebasan (lahan)," katanya.

Meski begitu, kata Kang Emil, sudah menjadi tanggung jawab pemerintah terutama kepala daerah untuk bisa mengatasi dinamika sosial agar proses pembebasan lahan bisa berjalan lancar.

"Makanya, doakan karena itu peran bupati, gubernur urusan dinamika sosial, pembebasan lahan yang paling rumit," kata mantan Wali Kota Bandung itu.

Terkait pemberian nama jalan tol tersebut Cigatas atau Getaci (Gede Bage-Tasikmalaya-Cilacap), menurut Kang Emil, masih belum ditetapkan dan saat ini mempersilakan kepada masyarakat untuk mengusulkan nama kepada pemerintah.

"Nama belum tahu, kalau ada aspirasi dari warga silakan," kata Gubernur.

Sementara itu, Bupati Garut Rudy Gunawan menanggapi terkait pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol yang saat ini sudah masuk tahap pembebasan lahan sampai Banyuresmi.

Ia menjelaskan persoalan pembebasan lahan di wilayah Garut sebagian sudah selesai, bahkan harga tanah juga dibeli oleh pemerintah dengan nilai yang cukup tinggi dibandingkan di pasaran.

"Di Garut masalah itu selesai semua, tidak ada yang keberatan. Semua bersyukur, karena tanah dihargai jauh dari harga pasaran," kata Rudy.