Minuman Berpemanis Bakal Dikenakan Cukai Tahun Depan

Berdasarkan dokumen Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2024, pemerintah menargetkan penerimaan cukai sebesar Rp 246,1 triliun pada tahun depan. Nilai tersebut meningkat 8,3 persen dari outlook tahun ini sebesar Rp 227,2 triliun.

Oleh karenanya untuk mengejar target pertumbuhan tersebut, pemerintah akan melakukan ekstensifikasi objek cukai dengan menerapkan pungutan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) pada 2024.

"Optimalisasi kepabeanan dan cukai terutama dilakukan melalui ekstensifikasi objek cukai baru yaitu produk plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan," tulis dokumen Nota Keuangan, dikutip Senin (21/8/2023).

Pemerintah menyatakan, salah satu pertimbangan pengenaan pungutan cukai MBDK ialah masih berkegantungannya pendapatan cukai dari industri tembakau. Tercatat pada 2022, dari nilai realisasi penerimaan cukai sebesar Rp 226,88 triliun, 96,4 persen di antaranya atau Rp 218,62 triliun berasal dari cukai hasil tembakau.

"Dengan demikian, diperlukan adanya burden sharing kepada barang lainnya yang dapat dikenakan cukai. Sampai saat ini, industri hasil tembakau masih menanggung beban target penerimaan cukai secara dominan," tulis dokumen Nota Keuangan.

Pertimbangan lainnya ialah tingginya prevalensi penyakit tidak menular di Indonesia seperti diabetes melitus tipe II. Prevalensi diabetes melitus di Indonesia meningkat sebesar 30 persen dalam waktu 5 tahun sejak 2013 sampai 2018 berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar terakhir.

Oleh karenanya, pemerintah akan mengenakan cukai terhadap MBDK. Hal ini sebagaimana salah satu fungsi dari cukai, yakni mengendalikan barang yang perlu diawasi dan pemakaiannya menimbulkan dampak negatif.

"Dalam rangka mengendalikan konsumsi atas barang-barang yang dianggap menimbulkan dampak negatif di bidang kesehatan dan menyebabkan tingginya prevalensi penyakit tidak menular tersebut, Pemerintah mengusulkan kebijakan penambahan barang kena cukai berupa MBDK," tulis dokumen Nota Keuangan.

Akan tetapi, penerapannya masih belum dilaksanakan sampai dengan tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pada dasarnya DPR telah memberikan persetujuan untuk pemerintah melakukan perluasan terhadap barang kena cukai.

Ia memastikan, pemerintah akan mencari titik keseimbangan dari rencana perluasan barang kena cukai dan memilih instrumen kebijakan yang paling masuk akal.