Amsal Durian dalam Keketuaan ASEAN

Saat membuka ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMCBG) di Bali, Selasa (28/3), Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo bercerita soal kemudahan yang ia rasakan saat membeli durian di Thailand.

Hanya bermodal ponsel, transaksi pembayaran bisa dilakukan semudah membalik telapak tangan.

Amsal durian yang diutarakan Perry kontan membuka banyak mata dunia. Menurut Perry, seperti itulah potret sistem pembayaran yang ideal untuk masa depan.

Yakni sistem pembayaran digital yang inklusif dan saling terkoneksi, sehingga memudahkan pelaku ekonomi saat bertransaksi tanpa dibatasi sekat atau batas-batas antarnegara.

Dalam beberapa tahun terakhir, pembayaran lintas negara atau cross-border payment memang menjadi buah bibir di kalangan bank sentral. Pasalnya, adopsi teknologi digital yang begitu pesat turut mempercepat akselerasi transaksi lintas negara.

BCC Research memprediksi nominal transaksi lintas negara di dunia akan meningkat, dari 176,5 miliar dollar AS pada 2021, menjadi 238,9 miliar dollar AS pada 2027.

Guna mengakomodasi tingginya kebutuhan transaksi lintas negara, sinergi antarnegara perlu diperkuat.

Terkini, pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Rabu (10/5), Presiden Joko Widodo bersama para kepala negara ASEAN bersepakat memperkuat konektivitas pembayaran digital.

Traktat itu lahir agar negara-negara di kawasan Asia Tenggara semakin kuat dan mandiri.

Peran sistem pembayaran dalam perekonomian ibarat peredaran darah di tubuh manusia. Sistem itu bertugas mengalirkan dana dari satu pihak kepada pihak lain atas dasar transaksi ekonomi.

Semakin cepat transaksi dilakukan, semakin laju pula roda ekonomi berputar. Sebaliknya, jika aktivitas pembayaran terhambat, maka kelancaran transaksi antarpelaku ekonomi yang akan menjadi taruhannya.

Tantangan mulai mencuat ketika aktivitas transfer dana telah melampaui batas-batas negara. Perbedaan mata uang (currency), nilai tukar (exchange rate), dan zona waktu (time zone) adalah tiga di antaranya.

Padahal, dalam skema perekonomian terbuka, aktivitas perdagangan antarnegara perlu didukung sistem pembayaran yang aman, andal, efektif, dan efisien.

Maka dari itu, upaya Indonesia membuka sekat pembayaran digital antarnegara lewat jalur keketuaan ASEAN patut diacungi jempol.

Di tengah deglobalisasi akibat perang Rusia-Ukraina, jarak barisan di antara negara-negara Asia Tenggara justru kian merapat. Persis seperti tema yang diusung keketuaan ASEAN 2023: ASEAN matters, epicentrum of growth.

Sebagai pemegang tampuk keketuaan ASEAN 2023, Indonesia memimpin inisiasi kerja sama konektivitas pembayaran digital dengan lima negara. Mereka adalah Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina.

Di antara kelima negara tadi, kerja sama dengan Thailand menjadi yang paling unggul dan terdepan. Sejak bermula dari fase uji coba pada 17 Agustus 2021 lalu, kini kerja sama dengan Thailand telah melibatkan tidak kurang dari 76 penyedia jasa sistem pembayaran dari kedua negara.

Konektivitas itu turut diperluas hingga ke tingkat ritel berbasis kode cepat. Sekarang, QRIS milik Indonesia dan Thai QR Code besutan Thailand sudah saling terhubung.

Manfaat dan risiko

Manfaat keterhubungan pembayaran digital antara Indonesia dan Thailand bisa dirasakan semua pihak.

Seperti pengalaman Perry membeli durian, warga Indonesia yang tengah berwisata ke Thailand, atau sebaliknya, bisa berbelanja dengan QRIS dan Thai QR Code tanpa perlu menukar uang.

Biaya transaksi pun lebih murah karena didukung skema local currency transaction (LCT). Skema ini memungkinkan penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal masing-masing negara tanpa perlu bergantung pada dollar AS sebagai mata uang perantara.

Lewat skema ini, biaya selisih kurs dapat direduksi seminim mungkin.

Jika konektivitas pembayaran digital diadopsi seluruh negara ASEAN, maka inklusivitas keuangan di kawasan akan tercipta.

Menurut Bank Dunia (2021), lebih dari 50 persen penduduk dewasa di Asia Tenggara, setara 264 juta orang, masih belum tersentuh layanan keuangan (unbanked people). Kepraktisan pembayaran digital tentu akan mendorong lebih banyak orang mengakses layanan finansial.

Melengkapi inovasi yang ada, QRIS bahkan telah dilengkapi fitur baru, yaitu tarik tunai, transfer, dan setor tunai atau yang disebut QRIS TUNTAS.

Peluncuran fitur baru QRIS dilakukan pada 17 Agustus 2023, bertepatan dengan momentum Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia.

Implementasi QRIS TUNTAS dilakukan secepat-cepatnya 1 September 2023 dan selambat-lambatnya 30 September 2023.

Pada kesempatan yang sama, BI juga memulai uji coba QRIS antarnegara antara Indonesia dan Singapura. Memperkuat konektivitas pembayaran yang sebelumnya telah dilakukan bersama Thailand.

Kendati punya segudang manfaat, otoritas tidak boleh lengah dan tetap harus waspada. Lahirnya inovasi teknologi anyar, termasuk pembayaran digital, seringkali menimbulkan risiko-risiko baru. Dua risiko yang patut digarisbawahi adalah soal keamanan data dan potensi kejahatan finansial.

Di titik inilah kita patut bersyukur, sebab UU No.27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah diketok palu. Beleid itu “memaksa” penyedia jasa pembayaran, atau dikenal sebagai pengendali data pribadi, untuk melindungi data para pengguna sistem pembayaran.

Hanya saja, aspek yurisdiksi hukum dalam aturan itu masih menyisakan ruang perbaikan. Kendati UU PDP telah mengatur objek transaksi yang bersifat transnasional, perlu ada kesamaan visi dan cara pandang hukum di antara semua negara jika ingin memperluas adopsi pembayaran lintas negara di tingkat ASEAN.

Sehingga menutup celah hukum bagi pelaku kejahatan finansial serta memberi perlindungan hukum bagi pelaku transaksi pembayaran digital antarnegara.

Pada akhirnya, harapan besar patut kita sematkan pada upaya merajut pembayaran lintas negara. Di tengah era inflasi tinggi dan polarisasi yang kian meruncing, Indonesia mampu menunjukkan arti penting sinergi dan kolaborasi kepada dunia.

Sebab di dunia yang kian terkoneksi, tiada satu pun negara yang sanggup mengatasi tantangan ekonomi seorang diri.