Otorita: Malaysia dan Singapura Berminat Investasi di IKN

JAKARTA, KOMPAS.com – Deputi Pembiayaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Agung Wicaksono mengatakan, beberapa perusahaan luar negeri telah berminat berinvestasi di IKN. Misalnya saja IJM Maxim asal Malaysia yang menyumbangkan 30 apartemen melalui skema public private partnership.

Lalu, ada dua perusahaan asal Singapura, yakni Joe Green Panel dan SPIC yang masing-masing berinvestasi di pengelolaan sampah serta sektor energi terbarukan.

Untuk Malaysia, terdapat dua perusahaan properti yang telah berkomitmen untuk membangun rumah susun dan kini tengah melakukan studi kelayakan untuk kemudian menunggu evaluasi dari pemerintah sebelum mendapatkan izin untuk memulai pembangunan.

"Kalau Singapura itu yang mereka paling minat renewable energy (energi terbarukan), kemudian pengolahan waste," kata Agung dalm keterangan tertulisnya, Senin (4/9/2023).

Otorita IKN mencatat total investasi swasta ke sektor hiburan di IKN telah mencapai Rp 20 triliun atau hampir sekitar seperempat persen dari total pendanaan pembangunan untuk swasta.

"Kalau yang dari swasta, tetapi tadi sudah ada Rp 20 triliun. Ini mainly play artinya entertainment, hotel, dan sebagainya termasuk ada ruang terbuka hijau," jelas Agung.

Lebih lanjut Agung menyebut, pihaknya telah menerima 270 minat investasi dari calon investor atau letter of intent (LOI) untuk IKN baik dari dalam negeri maupun luar Indonesia.

"Terbanyak memang perusahaan dari Indonesia, lebih dari setengahnya. Kemudian dari ASEAN, ada Singapura dan Malaysia. Yang lainnya, Jepang dan Korea," paparnya.

Kata Agung, sebagai Ibu Kota Negara nantinya tidak hanya terbatas sebagai pusat administrasi pemerintahan, namun sekaligus akan mampu menciptakan ekosistem yang menjadi penghubung tekait konsep tri-city, yaitu Kota Samarinda, Balikpapan dan Kota Nusantara bahkan berpotensi sebagai lintas ASEAN di Kalimantan, Sabah, Serawak, dan Brunei Darussalam.

Pemerintah terus berkomitmen di dalam pembangunan IKN dengan menerbitkan perundang-undangan terkait pemindahan ibu kota baru beserta dengan peraturan mengenai insentif.

Insentif tersebut menyangkut pembangunan terkait 12 sektor fundamental seperti energi terbarukan, jaringan telekomunikasi, transportasi, perumahan, pengelolaan air, pengelolaan sampah, infrastruktur teknologi, infrastruktur komersial, fasilitas kesehatan, fasilitas sosial dan publik, fasilitas pendidikan, dan kawasan industri hijau.

Komitmen terkait pembangunan IKN tidak hanya terlihat pada masa pemerintahan saat ini, namun para calon pemimpin Indonesia untuk tahun pemilihan umum (pemilu) 2024 mendatang juga memberikan dukungan.