Kritik Solo Kebanjiran Proyek APBN di Era Gibran

KOMPAS.com - Sosok Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan sejak beberapa hari terakhir. Ia digadang-gadang menjadi Calon Wakil Presiden RI (Cawapres) berduet dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Gibran Rakabuming sendiri mengklaim, selama memimpin Solo, dirinya berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi daerahnya hingga 6,25 persen dari sebelumnya hanya minus 1,74 persen.

Namun demikian, di lini masa, banyak pihak yang meragukan kemampuan putra sulung Presiden Jokowi tersebut. Alasannya karena pembangunan infrastruktur Solo yang bersumber dari APBN pemerintah pusat, sejak dua tahun terakhir memang meningkat sangat pesat.

Pasalnya, entah kebetulan atau tidak, di era Gibran menjabat Wali Kota Solo dan ayahnya menjabat Presiden RI, banyak proyek pemerintah pusat digeber di Kota Surakarta. Kondisi menguntungkan yang belum tentu didapat di daerah lainnya di Tanah Air.

Kritik Ekonom

Ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berujar belanja pemerintah pusat yang terbilang jor-joran di Kota Surakarta bisa mengarah pada indikasi nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan.

"Termasuk indikasi penyalahgunaan kekuasaan dan nepotisme karena ada preferensi khusus dari pembangunan dengan BUMN atau belanja pemerintah pusat masuk ke infrastruktur di daerah yang kepala daerahnya memiliki kedekatan hubungan keluarga," kata Bhima dikonfirmasi, Jumat (20/10/2023).

Menurut Bhima, prinsip pengelolaan APBN seharunya menciptakan pemerataan pembangunan. Sehingga rasanya kurang elok apabila hanya daerah tertentu, seperti Solo, saja yang mendapatkan keistimewaan dana APBN.

Dana anggaran APBN dan BUMN untuk pembangunan belasan proyek infrastruktur besar di kampung halaman Presiden Jokowi tersebut tentunya bisa berimplikasi negatif, misalnya munculnya kecemburuan daerah lainnya.

"Bisa buat ketimpangan antara Solo dengan daerah Jawa Tengah lainnya," ungkap Bhima.

Menurut analisanya, ketimpangan anggaran dari pusat untuk Solo dan daerah lainnya bisa dilihat dari kontribusi sektor konstruksi dalam menyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Di mana sejatinya apabila dibedah lebih dalam, kontribusi uang APBN dari pemerintah pusat terhadap PDRB Kota Surakarta tersebut sangat signifikan.

"Dampaknya kan terjadi kenaikan kontribusi sektor konstruksi menjadi 26 persen terhadap PDRB Solo di 2022. Padahal besarnya kontribusi sektor konstruksi infrasturktur bukan berasal dari belanja pemerintah Solo," ungkap Bhima.

Ia menyoroti belanja dalam APBD Kota Surakarta yang hanya naik 0,96 persen, namun di sisi lain pembangunan infrastruktur fisik di kota yang luasnya hanya 44 kilometer persegi tersebut terbilang masif.

"Di tahun yang sama belanja pemerintah Solo cuma naik 0,96 persen year on year. Artinya uang untuk bangun infrastruktur berasal dari luar Solo, indikasi pakai banyak dana BUMN dan APBN pusat.

Sebagai informasi saja, pembangunan infrastruktur yang didanai APBN dan BUMN cukup banyak dilakukan di Kota Solo. Kondisi ini cukup kontras bila dibandingkan daerah tetangga di Solo Raya seperti Sragen, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, dan Wonogiri.

Beberapa proyek yang didanai pemerintah pusat dan BUMN antara lain pembangunan Rel Layang Simpang Joglo, revitalisasi Taman Balekambang, revitalisasi Pasar Jongke, dan revitalisasi Pasar Mebel Gilingan.

Kemudian proyek penataan Jalan Ngarsopuro-Gatot Subroto, renovasi Pura Mangkunegaran, revitalisasi Lokananta, revitalisasi Keraton Kasunanan, pembangunan PLTSa Putri Compo, perbaikan Jembatan Jurug, pembangunan Viaduk Gilingan.

Berikutnya pembangunan Rusun Putri Cempo, revitalisasi Pasar Legi, pembangunan ulang Rusunawa Semanggi, bantuan armada transportasi bus besar-besaran dan skema subsidinya, hingga renovasi Stadion Manahan.

Proyek hibah

Selain 16 proyek besar pemerintah pusat yang anggarannya berasal dari keroyokan dari berbagai instansi pusat, Kota Solo juga diguyur pembangunan yang didanai hibah swasta dan asing.

Beberapa proyek hibah tersebut antara lain pembangunan Masjid Sheikh Zayed, rencana pembangunan GOR Indoor Manahan, dan Islamic Center. Ketiga proyek ini dananya bersumber dari UEA.

Berikutnya adalah pembangunan Museum of Culture and Technology yang didanai konglomerat Tahir, dan pembangunan Solo Safari (dulu bernama Kebun Binatang Jurug) yang investornya Taman Safari Indonesia.

Kota Solo juga semakin menggeliat seiring selesainya pembangunan elektrifikasi jalur Yogya-Solo, PT KCI mengoperasikan KRL Yogya-Solo. Masyarakat Solo dapat menikmati perjalanan KRL menuju Yogyakarta mulai Februari 2021.

Selain menggerakan ekonomi penduduk sekitar, adanya rute KRL dari Yogyakarta menuju ke Solo membuka peluang pariwisata terbuka lebar, mengingat Solo bisa ikut kelimpahan wisatawan yang berlibur di Yogyakarta.

Klarifikasi Menteri PUPR

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur pemerintah pusat di Kota Solo, Jawa Tengah selama ini berbasis pada kebutuhan, bukan karena mendapat prioritas khusus.

"Kalau ada beberapa program di situ, ya memang pas ada di situ, tapi tidak ada namanya karena prioritas. Ya memang kebutuhan," kata Menteri Basuki di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dikutip dari Antara, Rabu (25/10/2023).

Hal itu disampaikan Basuki untuk menjelaskan mengenai banyaknya proyek pusat di Solo yang dikerjakan selama putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka menjabat wali kota.

Menurut Basuki, proyek pembangunan infrastruktur pemerintah pusat di daerah selama ini selalu didahului kajian serta memiliki landasan kuat sebelum dikerjakan.

"Ada (landasan) semua. Fly over di Prabumulih yang besok mau diresmikan Pak Presiden, fly over semua ada berapa, jembatan gantung itu 580 kita bikin," kata dia.

Selain di Kota Solo, dia menegaskan banyak sekali proyek pembangunan infrastruktur yang didanai APBN terealisasi di daerah lain di Tanah Air.

"Di NTT itu tujuh bendungan, ada kawasan kota juga, di Bali juga banyak, ya banyak sekali," ujar Basuki.

Dari sejumlah proyek pembangunan pemerintah pusat di Kota Solo, Basuki menilai hanya proyek infrastruktur yang dikerjakan bersama Kementerian Perhubungan yang skalanya tergolong besar.

"Yang besar kan cuma yang bersama Menhub itu, itu yang agak besar, lainnya cuma penataan kawasan," kata dia.

Begitu pula pembangunan pasar yang merupakan program APBN juga menyebar di daerah lain, bahkan tidak sedikit yang lebih bagus dibandingkan di Solo.

"Pasar di mana-mana, ada berapa puluh pasar di Indonesia ini, jadi kayak pasar di Lampung, di Padang ada dua, di Maluku, di Klaten, di Yogyakarta," beber Basuki.

"Kalau pasar memang program APBN, Pasar Batu (Jawa Timur) itu lebih bagus daripada Pasar Legi (Solo). Trenggalek lebih bagus, malah jadi model untuk dipakai di mana-mana," kata dia.

Sementara itu, untuk proyek pembangunan di Kawasan Taman Balekambang hanya penataan kawasan atau revitalisasi saja karena dijadikan kawasan budaya.

Karena itu, Basuki menepis anggapan bahwa banyak pembangunan infrastruktur di Solo karena ada perlakuan khusus dari pemerintah pusat.

"Enggak kalau dianakemaskan enggak, banyak (proyek pusat) di mana-mana, semua," ucap Basuki.