Turun 58,6 Persen, Pembiayaan Utang Pemerintah Capai Rp 198,9 Triliun hingga September 2023

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, realisasi pembiayaan utang pemerintah mencapai Rp 198,9 triliun hingga September 2023. Nilai ini jauh lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam APBN 2023 atau realisasi periode yang sama tahun lalu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah menetapkan pagu pembiayaan sebesar Rp 696,3 triliun dalam APBN 2023. Dengan demikian, realisasi pembiayaan pemerintah baru mencapai 28,6 persen dari target tersebut.

"Sampai dengan September, realisasinya sebetulnya masih sangat kecil," kata dia, dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2023, Rabu (25/10/2023).

Selain itu, jika dibandingkan dengan tahun lalu realisasi pembiayaan utang pemerintah turun signifikan. Tercatat pada periode Januari-September 2022 pemerintah melakukan pembiayaan utang sebesar Rp 470,9 triliun. Dengan demikian, realisasi pembiayaan utang tahun ini turun 58,6 persen secara tahunan.

"Kita mengalami penurunan yang sangat tajam," ujar Sri Mulyani.

Secara lebih rinci, pembiayaan utang pemerintah utamanya berasal dari penerbitan surat berharga nasional (SBN). Sri Mulyani menyebutkan, realisasi penerbitan SBN mencapai Rp 181,4 triliun. Nilai ini baru mencapai 25,4 persen dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp 712,9 triliun.

"Ini juga turun, tahun lalu kita menerbitkan hingga Rp 470 triliun, jadi turun 61,5 persen," katanya.

Sementara itu, pembaiyaan yang berasal dari pinjaman realisasinya mencapai Rp 17,4 triliun. Nilai ini sebenarnya jauh lebih tinggi dari pagu APBN, yakni sebesar negatif Rp 16,6 triliun, dan melesat 83,1 persen dari tahun lalu yang mencatat negatif Rp 149,6 triliun.

Sri Mulyani menekankan, pemerintah akan terus berhati-hati dalam mengelola utang, utamanya di tengah kondisi ketidakpastian global yang meningkat. Oleh karenanya, pemerintah berupaya terus menekan defisit anggaran, sehingga kebutuhan pembiayaan anggaran turut menurun.

Dalam APBN 2023, pemerintah sebenernya menargetkan defisit anggaran sebesar 2,84 persen dari produk domestik bruto (PDB). Namun pada pertengahan tahun lalu, Kemenkeu memproyeksi, defisit akan dapat lebih rendah, ke kisaran 2,3 persen hingga pengujung 2023.

"Kami harus sangat hati-hati dalam mengelola utang tertuama penerbitannya dikaitkan dengan outlook defisit yang Alhamdulillah mengalami penurunan," ucap Sri Mulyani.