Awas, Risiko Ekonomi Indonesia Meningkat

Angka perkiraan ini menurun dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahunan pada kuartal II 2023, yakni 5,17 persen.

Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi Indonesia kemungkinan akan melambat ke tingkat di bawah tren sebesar 5 persen pada 2023, sebagai akibat dari lemahnya permintaan eksternal, melemahnya harga komoditas utama, dan meningkatnya inflasi.

Meskipun pertumbuhan diperkirakan akan meningkat pada 2022, perkembangan global masih menimbulkan risiko penurunan signifikan yang dapat merugikan pemulihan jangka panjang Indonesia.

Penting untuk mempertahankan reformasi kebijakan struktural untuk mendukung pertumbuhan dan mengurangi ketergantungan pada stimulus makroekonomi jangka pendek.

Tahun 2023, situasi global semakin tidak menentu, pasca-Covid 19 belum pulih, dampak geopolitik tidak terlihat ada ujungnya.

Saat ini kondisi di Gaza semakin tidak menentu, serangan Israel membombardir lokasi kemanusiaan telah menimbulkan simpati dari warga dunia.

Kini Indonesia juga menghadapi krisis pangan akibat keterlambatan dalam memenuhi pasokan beras dalam negeri dan cadangan beras Bulog. Akibatnya harga beras sudah naik lebih dari kewajaran.

Pertumbuhan ritel melambat

Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi adalah penjualan mobil dan kendaraan lain. Penjualan kendaraan roda empat di Indonesia pada 2023 kemungkinan akan lebih rendah dibanding 2022 karena kenaikan suku bunga akan menghambat pertumbuhan penjualan hingga 2024.

Penjualan pada 2023 kemungkinan besar akan mencapai sekitar 1 juta unit, sedikit di bawah pada 2022, dan tetap berada di sekitar 1 juta pada 2024.

Penjualan bulanan akan lebih lemah dari Oktober 2023 karena permintaan yang terpendam selama pandemi Covid-19 mendorong pertumbuhan penjualan yang kuat pada awal 2023.

Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan pembelian kembali tujuh hari sebesar 25 bps menjadi 6 persen pada 20 Oktober 2023, menyusul depresiasi rupiah terhadap dollar AS.

Ini merupakan kenaikan suku bunga kedua pada tahun ini dan ketujuh sejak siklus pengetatan dimulai tahun lalu.

Dampak depresiasi nilai tukar dan kenaikan suku bunga BI kemungkinan akan menaikkan biaya pembiayaan konsumen, menghambat pertumbuhan pembelian mobil, yang sekitar 70 persen dilakukan secara kredit.

Penjualan telah mencapai sekitar 750.000 kendaraan roda empat dalam sembilan bulan hingga September 2023, serupa dengan periode yang sama tahun lalu.

Namun, permintaan melambat setelah pemulihan volume yang solid pascapandemi selama kuartal II dan III tahun 2023.

Penjualan pada kuartal III jauh lebih rendah dibandingkan penjualan pada kuartal yang sama tahun 2017-2019 dan 2022.

Dikabarkan penjualan mobil pada September diperkirakan 10 persen lebih rendah dibandingkan Agustus dan turun 20 persen dari tahun sebelumnya.

Merek-merek dominan Jepang akan menghadapi persaingan ketat dari merek-merek Korea dan Tiongkok, yang telah meluncurkan model-model baru dan memperkuat kapasitas produksi mereka di Indonesia.

Produk-produk yang lebih terjangkau dari merek Tiongkok belum mengalami banyak kemajuan dalam merebut pangsa pasar, karena posisi pasar merek Jepang yang kuat dan jaringan luas penyedia suku cadang dan layanan purna jual.

Pangsa pasar gabungan merek Tiongkok dan Korea tetap di bawah 7 persen pada September 2023 (6,2 persen pada September 2022).

Namun, merek Tiongkok dan Korea memimpin segmen kendaraan listrik di Indonesia, di mana mereka merupakan pendatang awal. Merek-merek ini menyumbang 86 persen dari penjualan kendaraan listrik baterai pada September 2023.

Penetrasi kendaraan listrik akan terus berlanjut pada 2024 seiring dengan meningkatnya jumlah model kendaraan listrik yang terjangkau dan peningkatan infrastruktur kendaraan listrik.

Risiko politik meningkat?

Risiko politik di Indonesia tergolong rendah hingga sedang. Ungkapan bermotif politik kadang-kadang terjadi di seluruh Indonesia, namun tidak sampai merugikan investasi asing.

Pergolakan dalam beberapa tahun terakhir muncul dari ketegangan berbasis RAS dan protes mahasiswa, mulai mereda pada 2023.

Ketiga bakal calon presiden-wakil presiden telah mendaftar ke KPU dan dinyatakan lolos kesehatan. Yang ditunggu adalah hasil dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengenai dugaan pelanggaran kode etik kepada Ketua MK Anwar Usman dalam memutus batas usai peserta calon presiden-wakil presiden.

Adanya dugaan benturan kepentingan dari ketua MK telah mencederai penegakan hukum dan etika berpolitik di Indonesia.

Risiko politik Indonesia dapat meningkat apabila muncul situasi ketidakpastian hingga batas waktu penetapan daftar calon presiden-wakil presiden.

Yang jelas kasus yang menimpa ketua MK (dan Ketua KPK Firli Bahuri) adalah preseden buruk dari penegakan hukum dan demokrasi yang sudah terbangun sejak reformasi 1998.

Dampaknya tentu menurunkan kepercayaan investor pada proses pemulihan ekonomi Indonesia.