Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Kemenkeu Optimalkan Kinerja Penyerapan APBN 2024 

KOMPAS.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 telah resmi disetujui melalui Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023 pada 16 Oktober 2023.

Dalam UU tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan target pendapatan negara sekitar Rp 2.802,29 triliun dan belanja negara dianggarkan sebesar Rp 3.325,12 triliun. Defisit negara ditargetkan mencapai sekitar Rp 522,83 triliun atau setara dengan 2,29 persen produk domestik bruto (PDB).

"Dalam hal belanja negara, alokasi anggaran terbagi antara belanja pemerintah pusat dengan dana sebesar Rp 2.467,53 triliun dan transfer ke daerah (TKD) dengan alokasi anggaran sekitar Rp 857,59 triliun," tulis rilis Kemenkeu, Rabu (29/11/2023).

Alokasi dana tersebut akan dimaksimalkan untuk mendukung fokus kebijakan fiskal APBN 2024, yaitu mempercepat transformasi ekonomi menuju keberlanjutan dan inklusivitas.

Dengan tujuan tersebut, kebijakan pengeluaran pemerintah ditujukan untuk mempercepat transformasi ekonomi, meningkatkan kualitas belanja (spending better), menggalakkan subsidi yang ditargetkan secara akurat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan penciptaan lapangan kerja.

Dalam upaya memastikan peran yang efektif dari APBN 2024, alokasi anggaran difokuskan pada beberapa tema, termasuk meningkatkan dana untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing.

Kemudian, meningkatkan anggaran kesehatan untuk percepatan penurunan stunting dan mendorong transformasi sistem kesehatan.

Selanjutnya, anggaran juga difokuskan pada anggaran perlindungan sosial untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan membangun SDM jangka panjang.

Kemudian, alokasi subsidi yang ditargetkan untuk stabilisasi harga, menjaga daya beli, dan mendukung usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Lalu, anggaran infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Selain itu, juga difokuskan pada dana ketahanan pangan untuk meningkatkan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan.

Terakhir, untuk alokasi anggaran hukum dan hak asasi manusia (HAM) guna mendukung pengamanan pemilu dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Saat ini, APBN 2024 dihadapkan pada sejumlah tantangan yang muncul akibat ketidakpastian global. Sejumlah masalah ini, mencakup  kelanjutan krisis geopolitik dan tren perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia yang berdampak pada penurunan permintaan global, termasuk pada produk-produk Indonesia. 

Oleh karena itu, Kemenkeu menilai bahwa APBN 2024 tetap harus mampu menjalankan peran shock absorber untuk menahan efek guncangan ekonomi global serta menjadi penopang pertumbuhan ekonomi domestik.

"Peran aktif seluruh stakeholders diperlukan untuk meningkatkan akselerasi dan kualitas pelaksanaan anggaran," tulis rilis tersebut.

Sejalan dengan hal itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan (PBN) Kemenkeu Astera Primanto Bhakti menyampaikan, kerja sama seluruh stakeholders diperlukan di tengah dinamika perekonomian dan geopolitik global yang tidak stabil.

"Tujuannya, untuk mewujudkan anggaran belanja yang berkualitas (spending better) sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu.

Dalam teori ekonomi permintaan agregat, belanja pemerintah merupakan salah satu komponen dari PDB.

Dengan demikian, penambahan belanja pemerintah secara langsung akan berdampak menambah output ekonomi Indonesia.

Namun, lebih penting dari peran langsung tersebut adalah multiplier effect dari belanja pemerintah untuk menggerakkan roda perekonomian.

Dalam konteks tersebut, akselerasi belanja pemerintah menjadi penting agar manfaat APBN dapat dirasakan lebih cepat oleh masyarakat.

Untuk itu, akselerasi belanja negara harus dilakukan sejak awal tahun anggaran.

Selain itu, pencapaian output sesuai dengan target yang ditetapkan harus dikawal melalui beberapa strategi.

Cara pertama, meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan yang diikuti dengan disiplin dalam melaksanakan rencana tersebut.

Untuk melaksanakan APBN, setiap kementerian atau lembaga (K/L) perlu merencanakan kegiatan yang diikuti dengan rencana penarikan dana dan pencapaian output secara periodik.

Rencana kegiatan dan terutama eksekusinya diharapkan menyebar secara merata sepanjang tahun dan tidak menumpuk pada akhir tahun.

Kedua, mempercepat proses pengadaan barang atau jasa (PBJ) pemerintah.

Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mempercepat pengadaan, antara lain adalah dengan melakukan seleksi penyedia barang/jasa sebelum Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) diterbitkan atau yang biasa disebut sebagai lelang dini.

Hal tersebut dilakukan agar ketika awal tahun tiba, kontrak telah siap dan kegiatan dapat segera dilaksanakan.

Selain itu, K/L juga segera melaksanakan PBJ yang tidak memerlukan mekanisme lelang, mengingat eksekusinya lebih simpel dan tidak memerlukan proses yang panjang.

Selanjutnya, pemerintah perlu memastikan akurasi data penerima bantuan sosial (bansos) serta akselerasi penyaluran belanja bansos kepada masyarakat yang berhak.

Belanja bansos, sebut dia, sesuai ketentuan diberikan untuk masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi mereka dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, serta meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Akurasi data penerima bantuan sosial ini diperlukan untuk menjaga agar belanja pemerintah menjadi tepat sasaran.

Selain akurasi penerima, akselerasi penyaluran juga krusial agar daya beli masyarakat yang berhak tetap terjaga sepanjang tahun.

Atas upaya akselerasi yang dilakukan oleh seluruh K/L tersebut, Kemenkeu selalu mendorong serta melakukan pemantauan dan evaluasi.

Minimal sekali dalam setiap triwulan dilakukan pertemuan one-on-one dengan K/L untuk mengidentifikasi kendala, menemukan solusi, serta merumuskan tindak lanjut atas permasalahan dalam pelaksanaan APBN.

Selain itu, pengukuran atas kinerja pelaksanaan anggaran juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, mendorong akselerasi, memastikan terpenuhinya tata kelola pelaksanaan anggaran, serta mendorong pencapaian output yang ditargetkan.

Pengawalan terhadap pencatatan informasi P3DN

Selanjutnya untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri, Kemenkeu juga melakukan pengawalan terhadap pencatatan informasi peningkatan penggunaan produksi dalam negeri (P3DN) atas belanja APBN.

Langkah-langkah percepatan dan peningkatan kualitas belanja juga diterapkan dengan menyederhanakan berbagai proses bisnis dalam manajemen keuangan, termasuk di dalamnya modernisasi dan digitalisasi pelaksanaan anggaran.

Upaya modernisasi dan digitalisasi ke depannya akan terus ditingkatkan dengan menciptakan ekosistem pengelolaan keuangan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan keuangan dan kinerja yang terpadu.

Berbagai inovasi untuk menyederhanakan proses bisnis pengelolaan keuangan tersebut diharapkan dapat semakin memudahkan K/L dalam pelaksanaan APBN.

Dengan demikian, fokus kinerja dapat diarahkan pada pencapaian target kegiatan dan peningkatan kualitas belanja.

Kualitas belanja tidak sebatas diukur dengan tingginya tingkat realisasi atau penyerapan, tetapi juga ditunjukkan dengan sejauh mana belanja pemerintah mampu menghasilkan output dan outcome yang ditetapkan.

Sinergi dari seluruh stakeholders diperlukan untuk mewujudkan belanja yang cepat dan merata sepanjang tahun dengan kualitas yang baik.

Kesadaran dan komitmen K/L dalam melaksanakan belanja berkualitas serta inovasi berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan negara oleh Kemenkeu menjadi krusial demi tercapainya APBN yang sehat dan berkesinambungan.

Hal tersebut juga diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Astera menjelaskan, selama ini, APBN telah bekerja keras. Usaha ini akan terus dijalankan pada 2024 untuk menghadapi tantangan dinamika ekonomi.

"APBN juga harus dapat menjadi instrumen transformasi ekonomi yang inklusif dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Untuk dapat mewujudkannya, banyak hal yang menjadi faktor penentu," jelasnya.

Ia menegaskan, upaya bersama semua pihak secara merata di seluruh wilayah Indonesia diperlukan agar APBN bis menjadi instrumen transformasi yang inklusif.

"APBN juga harus dapat tetap dijaga kesehatannya sehingga dapat digunakan sebagai instrumen agar cita-cita menyejahterakan rakyat adil dan makmur dapat tercapai,” tegas Astera.