Di Hadapan Jokowi, Bahlil Minta Tukin Pegawai Kementeriannya Dinaikkan

Di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bahlil mengatakan, para pegawai Kementerian Investasi dan DPMPSTP telah berupaya maksimal untuk menarik penanaman modal dari dalam negeri atau luar negeri ke berbagai daerah.

"Tapi kami punya kesejahteraan ini masih kurang pak," kata dia, dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2023, di Jakarta, Kamis (7/12/2023).

Bahlil pun menyinggung tingginya tukin yang diterima oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, sementara pegawai DPMPSTP yang mendatangkan investasi tidak menerima hal serupa.

"Ini kata mereka, kenapa kementerian lain yang tukang menerima pajak tukinnya tinggi, tapi kok yang mendatangkan enggak naik-naik barang ini pak," tutur dia.

Padahal, Bahlil bilang, mendatangkan investasi untuk membuka keran baru penerimaan negara bukan lah suatu hal yang mudah.

Oleh karenanya, ia meminta langsung kepada Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan penyesuaian tukin para pegawai Kementerian Investasi dan DPMPSTP.

"Mohon maaf pak, kami mohon kebijaksanaan bapak di saat saya setelah jadi menteri investasi di periode bapak, tidak ada lagi beban yang saya tinggalkan untuk arah yang di depan saya," ujarnya.

Permintaan itu langsung ditanggapi oleh Presiden Jokowi. Orang nomor satu RI itu mengaku menyanggupi permintaan dari Bahlil.

"Tadi sebetulnya di ruang tunggu pak menteri sudah bisik-bisik saya urusan tukin. Dan sudah saya sanggupi, ya saya urus," katanya.

Menurutnya, keberadaan investasi menjadi penting bagi Indonesia untuk membuka lapangan kerja sekaligus mengerek penerimaan negara.

"Banyak yang bertanya, 'pak investasi itu selain kesempatan kerja apasih?' Penerimaan negara, karena PPh badan pasti kita dapat, PPh karyawan pasti kita dapat, bea ekspor, PNBP, kalau kita ikut masuk saham, berarti juga dapat dividen setiap tahunnya," ucap Jokowi.