Jelang Akhir 2023, Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Masih 79,9 Persen dari Target APBN

JAKARTA, KOMPAS.com - Realisasi belanja pemerintah pusat masih jauh dari target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN). Padahal, tahun anggaran 2023 akan berakhir dalam kurun waktu dua pekan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan, realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.840,4 triliun sampai dengan 12 Desember 2023.

Nilai itu setara dengan 79,9 persen dari target APBN terbaru yang dimuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2023, yakni sebesar Rp 2.302,5 triliun.

Jika dibandingkan dengan posisi tahun lalu, realisasi belanja pemerintah turun 5,9 persen. Tercatat realisasi belanja pada periode yang sama tahun lalu mencapai Rp 1.955,2 triliun.

Sri Mulyani memastikan, turunnya realisasi belanja pemerintah pusat bukan disebabkan oleh belanja kementerian dan lembaga (K/L). Pasalnya, realisasi belanja pos ini berjalan sesuai dengan target dan masih tumbuh tipis.

Berdasarkan data APBN KiTa, realisasi belanja K/L sebesar Rp 946,1 triliun, atau setara 94,5 persen dari target yang dipatokk sebesar Rp 1.000,8 triliun.

Nilai realisasi itu meningkat 0,4 persen dibanding tahun lalu.

"Kita lihat, kalau belanja K/L, beberapa belanja kementerian lembaga yang penting seperti persiapan pemilu, pembangunan IKN, infrastruktur prioritas, bansos, itu semua berjalan sesuai yang dirancang," tutur Sri Mulyani, dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2023, di Jakarta, Jumat (15/12/2023).

Lemahnya realisasi belanja pemerintah pusat utamanya dipicu oleh belanja non K/L. Realisasi pos belanja ini baru mencapai Rp 894,3 triliun atau setara 68,7 persen dari target yang ditetapkan, yakni sebesar Rp 1.301,6 triliun.

Jika dibandingkan posisi tahun lalu, realisasi belanja non KL anjlok 11,7 persen. Tercatat realisasi belanja non KL pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 1.012,4 triliun.

"Jadi belanja belanja kementerian lembaga tidak mengalami kontrkasi, hampir sama dengan tahun sebelumnya. Namun, belanja non K/L ini yang mengalami penurunan cukup dalam," tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan, penurunan belanja non K/L yang signifikan itu disebabkan oleh pembayaran subsidi dan kompensasi yang energi yang lebih rendah.

Hal ini terjadi seiring dengan realisasi harga minyak yang lebih rendah dibanding dengan asumsi dalam APBN.

"Belanja non K/L yang relatif lebih kecil disebabkan pembayaran subsidi dan kompensasi BBM dan listirk, terutama subsidi yang lebih kecil," ucap Sri Mulyani.

Sebagai informasi, realisasi belanja pemerintah menjadi sorotan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jelang tutup buku anggaran 2023, orang nomor satu RI itu meminta, serapan belanja dapat mencapai 95 persen.

"Saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya mengenai realisasi anggaran tahun 2023. Ini tinggal, tinggal dua minggu, agar betul-betul diikuti," kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (11/12/2023).

Oleh karena itu, ia meminta agar para menteri dan kepala lembaga sering bertanya ke direktur jenderal hingga deputi masing-masing.

"Karena target saya realisasi minimal 95 persen. Jadi tolong harian ditanyakan ke dirjen, tanyakan ke deputi agar target itu tidak meleset. Realisasi anggaran tahun 2023," ujarnya.