Ganjar Sebut Siap Kembangkan UMKM dan Koperasi dengan Program Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo bakal memprioritaskan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi. Keduanya, menurut Ganjar, merupakan sokoguru perekonomian nasional.

Sebagai mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar telah memiliki pengalaman mengembangkan perekonomian riil rakyat. Selama menjabat, dia membidik pengembangan UMKM dan koperasi yang merupakan penggerak roda perekonomian rakyat.

Di Jawa Tengah, Ganjar telah banyak menelurkan kebijakan pengembangan UMKM dan koperasi. Dia membesut hadirnya Lapak Ganjar, platform online khusus promosi UMKM lokal, dengan dilengkapi upaya endorsement pro bono sejak Juli 2020.

Tidak hanya itu, selama menjabat gubernur, Ganjar ikut mengupayakan sertifiaksi halal bagi 2.144 pengusaha kecil dan menengah. Lewat program OVOP, dirinya terjun langsung memfasilitasi UMKM dan koperasi agar bisa mendapatkan sertifikasi halal.

Pemprov Jawa Tengah pun memiliki 11 Pusat Layanan UMKM (PLUT) yang menyediakan pembinaan terintegrasi. Belum lagi keberpihakkan anggaran, Ganjar juga memberikan bantuan kepada UMKM di Jawa Tengah, dengan total Rp 68,65 triliun, menjadi yang tertinggi secara nasional.

Adapula program Hetero Space, Blangkon Jateng dan masih banyak sederet kebijakan Ganjar pro UMKM dan koperasi. Melalui berbagai upaya itu, tercatat surplus ekspor UMKM Jawa Tengah tembus 708 juta dollar AS, dengan total nilai mencapai 2,5 miliar dollar AS pada tahun lalu.

Ganjar berjanji akan membereskan persoalan dan berupaya mengembangkan UMKM dan koperasi pada tingkat nasional.

“Jadi kalau kita mau bicara pertumbuhan ekonomi, ada kekuatan ekonomi kecil yang sebenarnya bisa menjadi booster untuk ikut membantu tumbuhnya ekonomi,” ujar Ganjar, di sela-sela kunjungan di Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (26/12/2023).

Ganjar menyebut selayaknya perhatian pemerintah tidak saja kepada proyek besar.

“Jadi kalau kami ditanya optimistis ekonomi tumbuh 7 persen, sangat. Karena tidak saja mengurus yang besar-besar, tapi yang kecil dan banyak ini (UMKM) kekuatan riil masyarakat, di desa bisa berbasis pertanian, pesisir bisa dari sektor nelayan,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, untuk pengembangan UMKM dan koperasi pada tingkat nasional, pasangan Ganjar-Mahfud telah memiliki strategi kebijakan tersendiri.

Dalam 21 Program Sat Set untuk mewujudkan ‘Indonesia Sehat, Terampil dan Berdaya’, Ganjar-Mahfud memiliki 10 Program Indonesia Berdaya, dimana di dalamnya memuat program Mudah Berusaha, yang fokus pada UMKM dan wirausaha, dengan target “8 Juta Pengusaha Mikro Maju”.

Program “8 Juta Pengusaha Mikro Maju” dirancang untuk membantu perkembangan dan pembangunan UMKM dan koperasi di Indonesia melalui fasilitas kemudahan berusaha dari segi reformasi regulasi termasuk pelatihan.

Program ini memastikan kepastian hukum, modal usaha yang lebih besar dan pelatihan dan bantuan masuk ke pasar ekonomi.

Caranya, mulai dari perapihan dan pembentukan “Satu Data Indonesia” yang memiliki semua informasi UMKM dan koperasi di Tanah Air. Lalu, meyingkatkan dan mempermudah proses pendaftaran UMKM dan Koperasi di Online Single Submission (OSS) melalui kerjasama BUMN, BUMD, BUMDes.

“Mulai dari perizinan yang lebih dimudahkan dan disederhanakan, artinya saat ini OSS (Online Single Submission/perizinan online satu atap) akan disempurnakan agar lebih mudah untuk UMKM dan koperasi,” jelas Ganjar.

Sokongan lain yang penting adalah kemudahan akses modal bagi UMKM. Alokasi kredit perbankan minimal 35 persen, subsidi KUR dari pemerintah. Selanjutnya peningkatan literasi dan keterampilan melalui inkubasi bisnis dan coaching clinic.

Penguatan dan peningkatan pengetahuan merupakan bagian penting lainnya dalam pengembangan UMKM dan koperasi.

“Inkubasi dan klinik bisnis, akan memainkan peran peningkatan pengetahuan, serta literasi. Di sini akan lahir UMKM baru serta kualitas yang meningkat dari UMKM eksisting, termasuk penggunaan teknologi digital,” sebut Ganjar.

Pasangan capres-cawapres Ganjar-Mahfud juga mendorong minimal 50 perseb anggaran belanja publik untuk produk UMKM dan koperasi.

“Jadi pemerintah harus jadi offtaker,” pungkas Ganjar.