Xi Jinping Akui Ekonomi China Berada dalam Masalah

BEIJING, KOMPAS.com - Presiden China Xi Jinping menyatakan, bisnis di negara yang dipimpinnya sedang mengalami kesulitan dan pencari kerja kesulitan mendapatkan pekerjaan.

Ini diungkapkan Xi dalam pidatonya pada malam tahun baru, Minggu (31/12/2023) lalu.

Dikutip dari CNN, Selasa (2/1/2024), ini adalah pertama kalinya Xi menyebutkan tantangan ekonomi dalam pidato Tahun Baru tahunannya sejak ia mulai menyampaikannya pada tahun 2013.

Hal ini terjadi pada saat yang kritis bagi China, yang sedang bergelut dengan perlambatan ekonomi, yang ditandai dengan lemahnya permintaan, meningkatnya pengangguran dan kepercayaan bisnis yang terpuruk.

Mengakui “hambatan” yang dihadapi China, Xi menyatakan beberapa perusahaan mengalami masa sulit. Banyak orang kesulitan mendapatkan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan dasar.

“Semua ini tetap menjadi pikiran saya,” kata Xi dalam sambutannya yang juga diwartakan secara luas oleh media pemerintah.

“Kami akan mengonsolidasikan dan memperkuat momentum pemulihan ekonomi," imbuh dia.

Beberapa jam sebelum Xi berpidato, Biro Statistik Nasional China (NBS) menerbitkan survei purchasing managers index (PMI) bulanan, yang menunjukkan bahwa aktivitas pabrik menurun pada bulan Desember ke level terendah dalam enam bulan.

PMI manufaktur China turun menjadi 49 bulan lalu, turun dari 49,4 pada November 2023, menurut pernyataan dari NBS.

Angka PMI di atas 50 menunjukkan ekspansi, sedangkan angka di bawah 50 menunjukkan kontraksi. Bulan Desember 2023 juga menandai bulan ketiga berturut-turut kontraksi PMI manufaktur China.

Sektor manufaktur di China melemah hampir sepanjang tahun 2023. Setelah aktivitas ekonomi meningkat secara singkat pada kuartal I 2023, PMI manufaktur resmi mengalami kontraksi selama lima bulan hingga September 2023, kemudian turun lagi di bawah 50.

Perekonomian China dilanda serangkaian masalah pada tahun ini, termasuk penurunan di sektor properti yang berkepanjangan, tingginya angka pengangguran kaum muda, harga-harga yang sangat lemah, dan meningkatnya tekanan keuangan pada pemerintah daerah.

Beijing berupaya menghidupkan kembali pertumbuhan ekonomi dan memacu lapangan kerja, setelah meluncurkan serangkaian langkah-langkah pendukung pada tahun lalu dan berjanji untuk meningkatkan kebijakan fiskal dan moneter pada tahun 2024.

Namun demikian, pendekatan ekonomi yang semakin bersifat statis, yang menekankan kontrol negara terhadap urusan ekonomi dan sosial dengan mengorbankan sektor swasta, telah membuat takut para pengusaha.

Tindakan keras pemerintah terhadap dunia usaha atas nama keamanan nasional juga telah membuat takut investor asing.

Pada Sabtu (30/12/2023) lalu, bank sentral China (PBOC) mengumumkan bahwa mereka telah menyetujui permohonan untuk menghapus pemegang saham pengendali di Alipay, platform pembayaran digital yang dijalankan oleh Ant Group milik Jack Ma.

Langkah ini berarti Ma telah secara resmi menyerahkan kendali atas perusahaan yang ia dirikan.

Ma, yang juga ikut mendirikan Alibaba Group, mengatakan pada Januari 2023 lalu bahwa ia akan melepaskan kendali atas Ant, sebagai bagian dari penarikan dirinya dari bisnisnya.

Perusahaan-perusahaan Ma adalah target awal tindakan keras Beijing yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap raksasa teknologi China yang dianggap telah menjadi terlalu kuat di mata Partai Komunis China.

Xi juga berjanji bahwa China akan “bersatu kembali” dengan Taiwan, menegaskan kembali sikap lama Beijing terhadap demokrasi Taiwan, dengan komentar yang tegas menjelang pemilu penting di sana.

“China pasti akan bersatu kembali, dan semua warga China di kedua sisi Selat Taiwan harus terikat oleh tujuan yang sama dan berbagi dalam kejayaan kebangkitan bangsa China,” kata Xi.

Komentar tersebut muncul hanya dua minggu menjelang pemilihan presiden Taiwan pada 13 Januari 2024, dan memberikan nada yang lebih tajam dibandingkan pidato Tahun Baru tahun sebelumnya.

“Masyarakat di kedua sisi Selat Taiwan adalah anggota dari satu keluarga yang sama. Saya sangat berharap bahwa rekan-rekan kita di kedua sisi Selat akan bekerja sama dengan tujuan yang sama untuk bersama-sama memupuk kemakmuran jangka panjang bagi bangsa China,” tutur Xi.

Xi telah menjadikan pengambilan kendali atas Taiwan sebagai landasan tujuannya yang lebih luas untuk “meremajakan” Tiongkok ke posisi yang kuat dan bertaraf global. Partai Komunis Tiongkok mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya, meski tidak pernah menguasainya dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekerasan untuk merebut pulau tersebut.

Taipei menuduh partai tersebut menjalankan operasi pengaruh menjelang pemilu, di mana Wakil Presiden saat ini Lai Ching-te, seorang kandidat yang secara terbuka dibenci oleh Beijing, dipandang sebagai kandidat terdepan.