Lampaui Target, Belanja Negara Tembus Rp 3.121,9 Triliun Sepanjang 2023

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi belanja negara mencapai Rp 3.121,9 triliun sepanjang tahun 2023. Nilai tersebut lebih tinggi dari target yang ditetapkan pemerintah dan realisasi tahun sebelumnya.

"Belanja masih ekspansif, lebih tinggi dari 2 tahun berturut-turut," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers Realisasi APBN 2023, di Jakarta, Selasa (2/1/2024).

Sri Mulyani mengatakan, semula alokasi belanja negara ditetapkan sebesar Rp 3.061,2 triliun dalam APBN 2023. Target tersebut kemudian dikerek menjadi Rp 3.117,2 triliun lewat Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023.

Dengan berbagai alokasi tersebut, realisasi belanja negara lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Realisasi belanja negara mencapai 102 persen jika dibandingkan target APBN 2023 dan mencapai 100,2 persen jika dibandingkan target Perpres 75 Tahun 2023.

"Dan ini tumbuh 0,8 persen dari belanja tahun lalu (2022)," ujar Sri Mulyani.

Jika dilihat lebih rinci, realisasi belanja terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.240,6 triliun (97,3 persen target) dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 881,3 triliun (108,2 persen target).

Untuk belanja pemerintah pusat, belanja yang diperuntukan kementerian dan lembaga (K/L), realisasinya mencapai Rp 1.153,5 triliun, setara dengan 115,2 persen target pemerintah. Nilai tersebut juga tumbuh 6,3 persen secara tahunan.

"Ini artinya belanja kita masih terakselerasi naik, itu tadi untuk belanja pemerintah pusat, terutama belanja K/L," kata Sri Mulyani.

Sementara itu, realisasi belanja non-K/L nilainya sebesar Rp 1.087,2 triliun. Berbeda dengan pos belanja sebelumnya, realisasi belanja non-K/L hanya mencapai 83,5 persen target, dan turun 9 persen dari realisasi tahun sebelumnya.

Sri Mulyani menjelaskan, tidak tercapainya target belanja non-K/L disebabkan oleh belanja subsidi energi yang lebih rendah. Hal ini terjadi lantaran realisasi minyak lebih rendah dari angka yang ditetapkan dalam kerangka asumsi makro.

"Tadi kita menyebutkan asumsi harga minyak di APBN awal 90 dollar, ternyata realisasinya hanya di 78 dollar, makanya jumlah subsidinya menjadi lebih rendah," ucap dia.