Soroti Kasus Tungku Smelter Meledak, Menperin Agus Siapkan Sanksi ke Perusahaan 

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengungkapkan, pihaknya menyiapkan sanksi atas pelanggaran kecalakaan ledakan tungku smelter yang terjadi di Morowali, Sulawesi Tengah.

Dia bilang sanksi yang akan diberikan ditinjau sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan perusahaan tersebut. Apabila sifatnya pidana akan menjadi ranah penegak hukum dan apabila berhubungan dengan aspek pelanggaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) akan ada di ranah Kementerian Ketenagakerjaan. 

“Nah terkait dengan izin usaha industri tentunya kami akan melihat sejauh mana tanggung jawab terkait dengan manajemen. Kita akan evaluasi seluruhnya,” ujarnya kepada media di Jakarta, Rabu (3/1/2024).

“ Itu ada banyak sekali yang harus mereka komitmen. Maka itu kami akan nilai satu per satu kalau sudah masuk ke izin usaha industri, keseluruhan kita akan nilai sejauh mana level manajemen tanggung jawabnya,” sambung Menperin Agus. 

Lebih lanjut Agus mengatakan, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Menteri Perindustrian China belum lama ini. 

Dalam pertemuan itu, Agus bilang, pihaknya meminta pemerintah China untuk melakukan asesmen dan memperbaiki tata kelola industri smelter China yang ada di Tanah Air.

“ Itu saya sampaikan secara tegas kepada Menteri Industri China karena hampir semua investor di proyek-proyek smelter ini merupakan BUMN China jadi tanggung jawab dari pemerintah itu juga masih sangat besar,” katanya. 

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian berkomitmen akan menjaga dan memonitoring implementasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di perusahaan-perusahaan industri Tanah Air.

Hal itu sebagai salah satu langkah mitigasi agar kasus kecelakaan kerja ledakan tungku smelter yang terjadi di PT IMIP Morowali, Sulawesi Tengah, tidak terjadi lagi.

"Sejak terjadi eksiden atas arahan Pak Menteri Perindustrian kita sudah komitmen akan konsen untuk menjaga dan momintoring K3 di semua industri dan tidak hanya industri smelter," ujar Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Andi Rizaldi dalam jumpa pers akhir tahun, Kamis (28/12/2023).