Investasi di Sektor Perikanan RI Capai 9,56 Triliun, China Investor Terbesar

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, investasi di sektor kelautan dan perikanan mencapai Rp 9,56 triliun sampai dengan kuartal III 2023.

Trenggono mengatakan, capaian investasi Rp 9,55 triliun terdiri dari penanaman modal dalam negeri sebesar Rp 5,32 triliun, penanaman modal asing Rp 1,4 triliun dan kredit investasi Rp 2,84 triliun.

Adapun realisasi penanaman modal asing (PMA) terbesar sepanjang 2023 berasal dari Republik Rakyat China mencapai 370,74 miliar.

"Realisasi PMA terbesar dari Republik Rakyat Tiongkok mencapai Rp 370,74 miliar disusul Malaysia Rp 240,4 miliar, dan Swiss Rp 152,89 miliar," kata Trenggono dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (5/2/2024).

Trenggono mengatakan, berdasarkan bidang usaha, sektor pengolahan ikan menempati urutan pertama investasi yaitu sebesar Rp 3,6 triliun.

Kemudian sektor budidaya perikanan sebesar Rp 2,6 Triliun, pemasaran Rp 1,95 triliun, penangkapan ikan Rp 1,18 triliun dan jasa perikanan Rp 186,51 miliar.

"Oleh karena itu, pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus menempatkan ekologi sebagai panglima," ujarnya.

Lebih lanjut, Trenggono mengatakan, permasalahan pangan dunia akan menjadi isu utama mengingat jumlah populasi dunia meningkat mencapai 30 persen atau 9,7 miliar jiwa penduduk pada 2050.

Peningkatan populasi tersebut, kata dia, berdampak pada kebutuhan terhadap protein sebesar 70 persen, yang mana bersumber dari sumber hayati laut.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, potensi investasi di bidang kelautan dan perikanan dapat dioptimalkan dan menjadi peluang bagi pelaku usaha.

Besarnya potensi investasi tersebut, kata dia, sejalan dengan rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) menerapkan Kebijakan Penangkapan Terukur di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) pada awal 2022.

Kebijakan tersebut diyakini memiliki multiplier effect bagi pembangunan nasional, selain sebagai penopang ketahanan pangan.

"Untuk itu, pada 2022, kami akan coba menerapkan kebijakan baru, yaitu penangkapan ikan terukur, berbasis pada kuota,” katanya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com.

Trenggono meyakini, kebijakan ini dapat menjadi peluang dan dioptimalkan para pengusaha dari Kadin, baik bagi pusat maupun daerah.

“Dan hal ini juga mendukung apa yang menjadi pesan dari Bapak Presiden, yaitu bagaimana ekonomi tidak Jawa sentris, tetapi terdistribusi ke daerah," jelasnya.

Lebih lanjut, Trenggono menjelaskan, ada tiga potensi investasi yang dapat digarap para pelaku usaha di Indonesia, di antaranya investasi di bidang penangkapan ikan, pengolahan pelabuhan, serta industri perikanan.

Bidang usaha tersebut juga memiliki turunan usaha lainnya, seperti pengalengan ikan, cold storage, pabrik es, hingga pengawetan ikan untuk industri perikanan. Kemudian di bidang pengolahan pelabuhan, di antaranya usaha perbaikan dan perawatan kapal, kafe atau restoran, penyediaan air bersih, hingga apartemen nelayan.