Gaji UMK Balikpapan 2024 dan Daerah Lain Se-Kaltim

KOMPAS.com - Pj Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik, sudah menetapkan upah minimum kabupaten/kota atau UMK Balikpapan 2024 sebesar Rp 3.475.595.

Gaji UMK Balikpapan ini mengalami kenaikan sebesar 4,55 persen atau sekitar Rp 151.000 bila dibandingkan upah minimum pada 2023 yang tercatat sebesar Rp 3.324.273.

Untuk diketahui saja, UMR Balikpapan ini adalah yang tertinggi kedua di Kalimantan Timur. Upah minimum daerah dengan sebutan kota minyak ini hanya kalah dari Kota Samarinda di posisi pertama dengan upah minimum Rp 3.497.124.

Berikut ini rincian lengkap upah minimum di seluruh kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Timur dari yang tertinggi hingga terendah:

Penetapan UMK Balikpapan 2024 ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Yang mana gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota berdasarkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

UMR Balikpapan ini juga berpedoman pada Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : B-M/243/HI.01.00/XI/2023 tanggal 15 November 2023 hal Penyampaian Informasi Tata Cara Penetapan Upah Minimum Tahun 2024 serta Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2024.

Kemudian UMK Balikpapan 2024 dan daerah lain se-Kaltim ini disahkan gubernur melalui melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.2/K.814/2023.

Sebagai informasi saja, UMR atau upah minimum regional merupakan penyebutan upah minimum di suatu provinsi dan kabupaten.

Namun saat ini, istilah UMR sudah digantikan dengan UMP (upah minimum provinsi) dan UMK (upah minimum kabupaten kota). Meski hingga kini banyak masyarakat yang masih menyebutnya dengan UMR ketimbang UMK.

Penetapan UMK Balikpapan 2024

Penetapan gaji UMK Balikpapan 2024 ini merupakan keputusan bersama dalam tripartit antara Pemkot Balikpapan, pengusaha, akademisi, dan perwakilan serikat buruh.

Usulan upah itu kemudian dibahas oleh Dewan Pengupahan, sebelum kemudian diajukan oleh Wali Kota Balikpapan dan disahkan oleh Gubernur Kaltim.

Penetapan UMR Balikpapan 2024 juga memperhatikan inflasi provinsi, pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota, serta nilai alfa. Penentuan nilai alfa mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata atau median upah.

Data yang digunakan dalam penghitungan penyesuaian nilai upah minimum serta menggunakan data dari lembaga berwenang seperti Badan Pusat Statistik (BPS).

Ketentuan UMR Balikpapan ini hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Pemerintah menetapkan UMK, untuk melindungi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, agar tidak dibayar di bawah upah yang telah ditetapkan. Perusahaan yang melanggar, bisa dikenai sanksi.

Bagi pekerja atau buruh yang sudah bekerja lebih dari satu tahun, upahnya berpedoman pada struktur skala upah atau bisa saja lebih tinggi dari ketetapan gaji UMK Balikpapan.