Ekonom Sebut Bansos Jadi Biang Kerok Naiknya Harga Beras

JAKARTA, KOMPAS.com - Kenaikan harga beras di pasaran diisukan berkaitan dengan adanya gelontoran bantuan sosial (bansos) yang dilakukan pemerintah beberapa waktu lalu.

Ekonom sekaligus Director of Digital Economy Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, pemerintah selalu mengeklaim permintaan beras selalu lebih tinggi dari penawaran. Padahal, pemerintah sebenarnya punya cadangan beras pemerintah (CBP) yang diambil dari impor.

Sedikit catatan, impor beras pemerintah pada 2023 lalu mencapai 3 juta ton dan diproyeksikan cukup untuk menghadapi Ramadhan 2024.

"Akhir-akhir ini untuk pengeluaran beras CBP ini masif sekali, terutama untuk bansos. Makannya kan ada yang bilang, bansos ini menjadi penyebab utama harga beras meningkat," kata dia ketika ditemui di Jakarta, Rabu (6/3/2024).

Ia menambahkan, ketika CBP digunakan untuk bantuan sosial (bansos), cadangan beras yang dimiliki oleh pemerintah jadi berkurang.

Ketika itu terjadi, kemampuan pemerintah untuk melakukan penetrasi pasar melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) beras jadi berkurang.

Kondisi tersebut juga ditambah dengan belum maksimalnya penyerapan beras petani oleh Badan Urusan Logistik (Bulog). Dengan begitu, program SPHP hanya mengandalkan beras impor.

"Sekarang beras SPHP digunakan untuk bansos, otomatis sebenarnya ini masalah juga stok ini," imbuh dia.

Untuk itu, Nailul mengungkapkan pentingnya manajemen stok beras nasional. Harapannya, beras yang disalurkan untuk bansos tidak mengganggu program SPHP beras pemerintah.

Menurut Nailul, bansos memang bagus untuk masyarakat kelas bawah. Namun demikian, masyarakat kelas rantan miskin yang tidak mendapat bansos menjadi puna tantangan baru.

"Karena yang rentan miskin ini tidak mendapat beras bansos, tetapi harus membeli harga beras yang lebih tinggi. Itu yang harus dipikirkan," jelas dia.

Sebelumnya, ekonom dari Sustainable Development Indonesia (SDI) Dradjad Hari Wibowo mengungkapkan, narasi yang mengatakan harga beras naik karena ada bansos itu salah dan menyesatkan.

Menurut Dradjad, narasi tersebut salah karena bertentangan dengan teori baku ekonomi tentang hukum pasokan dan permintaan yang mempengaruhi harga.

Jika bansos memang menjadi penyebab harga beras naik, artinya bansos menggeser kurva permintaan bergeser ke kanan alias menambah permintaan.

"Faktanya, rakyat penerima bansos selama ini mengonsumsi beras dalam jumlah tertentu saja. Tidak lalu bertambah konsumsinya karena ada bansos," ujar Dradjad.

Bedanya, Dradjad bilang, beras harus dibeli pakai uang sendiri ketika tidak ada bansos. Sebaliknya, saat ada bansos, uang milik sendiri tidak terpakai untuk membeli beras lagi tetapi bisa dipakai untuk membeli barang atau jasa lain.

"Kuantitas berasnya relatif tidak berubah banyak (dengan ada atau tidak ada bansos)," kata Dradjad.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah dugaan soal kelangkaan stok beras di pasaran ada hubungannya dengan bansos beras pangan untuk masyarakat.

Menurut Jokowi, bansos beras pangan justru bisa mengendalikan kondisi di lapangan.

"Enggak ada hubungannya, tidak ada hubungan sama sekali dengan bantuan beras pangan. Tidak ada hubungannya sama sekali karena justru ini yang bisa mengendalikan," ujar Jokowi usai meninjau Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur pada Kamis (15/2/2024).

"Karena suplainya lewat bansos ke masyarakat, justru itu menahan harga agar tidak naik," ujar dia.