BSD dan PIK 2 Masuk PSN, Kemenko Perekonomian: Tidak Ada Pertimbangan Politis..

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, penetapan suatu proyek sebagai PSN, termasuk pengembangan kawasan PIK 2 dan BSD, sudah melalui kajian lengkap yang didukung surat komitmen menteri atau kepala lembaga, rencana pendanaan, hasil kajian, hingga rencana aksi.

"Tidak ada pertimbangan non teknis (politis) dalam pengambilan keputusan dalam penetapan suatu proyek PSN, semua keputusan melalui hasil kajian yang lengkap dan parameter yang jelas," ujar dia, dalam keterangannya, dikutip Rabu (27/3/2024).

Lebih lanjut Haryo menjelaskan, semua pihak sebenarnya diperbolehkan untuk mengusulkan PSN melalui kementerian atau lembaga (K/L) dan juga melalui BUMN atau BUMD, di mana selanjutnya usulan akan dikaji oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

"Tidak semua usulan proyek infrastruktur dapat langsung disetujui menjadi PSN," katanya.

Adapun penetapan PSN dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah tujuan, mulai dari pemertaan ekonomi berbasis pengembangan wilayah, memperluas lapangan kerja, pemerataan sektor pembangunan, hingga keterlibatan pihak swasta dalam pembiayaan secara mandiri.

Untuk PSN BSD, Haryo bilang, tujuannya ialah untuk pengembangan sektor pendidikan, biomedical, digital yang didukung oleh Kementerian Kesehatan, dengan total investasi mencapai Rp 18,54 triliun.

"Diproyeksi akan menyerap 10.065 tenaga kerja, menghemat devisa sebesar Rp 10,1 triliun, dan memperoleh devisa sebesar Rp 5,6 triliun," tuturnya.

Sementara PSN PIK 2 ditujukan untuk sektor pariwisata hijau di pesisir kawasan wisata mangrove yang didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Haryo menyebutkan, totla investasi PSN PIK 2 mencapai sebesar Rp 65 triliun dan diproyeksi akan menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 6.235 dan 13.550 tenaga kerja pengganda.

Dengan masuk ke dalam daftar PSN, pengembangan kawasan PIK 2 dan BSD akan mendapatkan sejumlah fasilitas atau kemudahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintahh (PP) Nomor 42 Tahun 2021.

Sala satu fasilitas utama yang akan diterima ialah kemudahan dari sisi perizinan yang mencakup dari proses perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, hingga operasi dan pemeliharaan.

"Proses kemudahan perizinan ini tentunya sejalan dengan cita-cita nasional," ucap Haryo.