Proyek Kereta Cepat Trans Borneo Bakal Lalui 3 Negara, Berapa Biaya Pembangunannya?

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan asal Brunei, Brunergy Utama mengusulkan pembangunan Kereta Api (KA) Trans Borneo. Lintasannya akan melewati Brunei, Malaysia, Indonesia, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN).

Mengutip Nikkei Asia, proyek kereta cepat pertama di Kalimantan ini diperkirakan akan menelan biaya investasi sekitar 70 miliar dollar AS atau setara Rp 1.113 triliun (kurs Rp 15.900 per 1 dollar AS).

Diketahui, Brunergy Utama mengumumkan proposal proyek KA Trans Borneo ini pada akhir pekan lalu. Jalur KA Trans Borneo akan membentang sepanjang 1.620 kilometer dari sisi barat hingga timur Kalimantan, melintasi tiga negara Asia Tenggara yang berada di Pulau kalimantan.

Menurut pengumuman tersebut, tahap pertama akan menghubungkan ibukota provinsi Kalimantan Barat yakni Pontianak dengan Kuching dan Kota Kinabalu di Malaysia, serta distrik Tutong di Brunei.

Tahap kedua akan membentang ke selatan dan menghubungkan Tutong dengan provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, termasuk kota Samarinda dan Balikpapan, dan kemudian IKN.

Rencananya, akan ada empat terminal yang berfungsi sebagai hub utama jaringan kereta api berkecepatan tinggi dengan total 24 stasiun. Kereta api cepat ini akan melaju dengan kecepatan hingga 350 kilometer per jam.

Belum Ada Kepastian Partisipasi Malaysia dan Indonesia

Presiden Joko Widodo mengomentari usulan perusahaan Brunei Darussalam soal pembangunan proyek KA Trans Borneo. Menurut Presiden, perusahaan asal Brunei tersebut belum mengkomunikasikan soal rencana itu.

"Belum (ada komunikasi). Tapi saya tahu itu sudah dalam perencanaan lama," ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (4/3/2024).

Dikonfirmasi terpisah, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risal Wasal mengatakan, proyek tersebut baru berupa usulan. Bahkan, perusahaan Brunei tersebut belum membuka pembicaraan dengan pemerintah Indonesia sampai saat ini.

"Belum ada omongan ke kita. Tahu-tahu dia ngeluarin saja ke Kalimantan. Trasenya belum tahu, belum ada omongan sedikit pun," ujarnya disela rapat kerja persiapan mudik lebaran 2024 bersama Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Kendati demikian, Risal menyebut proyek KA Trans Borneo memungkinkan untuk direalisasikan asalkan ada investor yang bersedia membiayai pembangunannya.

Pasalnya, belum ada kajian mengenai proyek ini, baik dari sisi perkiraan permintaan (forecast demand), trase, hingga studi kelayakan (feasibility study/FS).

"Kalau mungkin sih mungkin aja ya, tinggal siapa yang membiayai. Ini belum ada apa-apa. Itu masih cek ombak saja, enggak perlu kita bahas. Yang ada baru kereta di IKN, kereta bandara ke IKN, KA angkutan barang di Kalimantan," ucapnya.

Sementara itu, mengutip Nikkei Asia, Menteri Utama Negara Bagian Sabah, Hajiji Noor memuji proyek KA Trans Borneo yang diusulkan. Dia mengatakan, proyek ini akan menjadi katalisator ekonomi untuk wilayah Kalimantan.

Menurutnya, begitu proyek ini terwujud akan memfasilitasi perdagangan, mendorong pertumbuhan industri di daerah perbatasan, meningkatkan pariwisata di wilayah Kalimantan, dan meningkatkan konektivitas antar masyarakat.

Menteri Pekerjaan Malaysia Alexander Nanta Linggi dilaporkan mengatakan pada bulan November lalu, kementeriannya telah menerima proposal awal mengenai proyek ini.

Dia mengatakan bahwa pemerintah federal telah menyetujui alokasi keuangan khusus untuk melakukan studi kelayakan pada rute di Sabah dan Sarawak, menurut outlet berita Malaysia, Free Malaysia Today.

Namun, Perdana Menteri Sarawak Abang Johari Openg mengatakan, pemerintah negara bagian Sarawak belum secara resmi didekati oleh perusahaan yang berbasis di Brunei tersebut untuk memulai proyek ini.

Menteri Transportasi dan Komunikasi Informasi Brunei Shamhary Mustapha mengatakan bahwa proposal tersebut belum dibahas secara resmi di tingkat pemerintah.