Anggaran Pemilu 2024 Masih Tersisa Rp 12,3 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan, pada tahun ini saja pemerintah telah menggelontorkan Rp 26 triliun untuk pelaksanaan Pemilu 2024. Angka itu merupakan angka realisasi sampai dengan Maret 2024.

Nilai realisasi itu sebenarnya masih lebih rendah dari pagu anggaran Pemilu yang disiapkan untuk tahun ini. Pada tahun ini, pemerintah mengalokasikan Rp 38,3 triliun untuk Pemilu. Dengan demikian, masih terdapat anggaran Pemilu seebsar Rp 12,3 triliun yang belum dibelanjakan.

"Artinya (belanja Pemilu) hampir 70 persen, tepatnya 67,9 persen sudah terbelanjakan karena memang Pemilu pada Februari ini mengharuskan belanja yang ada di depan atau front loading," tutur Sri Mulyani, dalam konferensi pers APBN KiTa edisi April 2024, di Jakarta, Jumat (26/4/2024).

Secara lebih rinci, belanja Pemilu tahun ini paling besar dilakukan lewat Komisi Pemilihan Umum (KPU), dengan nilai mencapai Rp 18,2 triliun. Anggaran itu dikucurkan untuk pembayaran honorarium badan adhoc, pegungutan, dan penghitungan suara, hingga pengadaan barang atau jasa atau logistik Pemilu 2024.

Kemudian, belanja Pemilu juga dikucurkan lewat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) senilai Rp 4,5 triliun. Anggaran ini digunakan untuk pembayaran honorarium pengawas adhoc, pengawasan penyelenggaran Pemilu, serta pengawasan hasil pemungutan dan penghitungan suara.

Selain itu, terdapat juga belanja Pemilu yang dikucurkan lewat 14 kementerian atau lembaga (K/L) lain, senilai Rp 2,2 triliun. Anggaran ini digunakan untuk pengamanan pemilu serta pemeliharaan ketertiban masyarakat hingga rekomendasi hasil pengawasan ataas akuntabilitas Pemilu dan Pilkada.

Adapun secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 71,3 triliun untuk Pemilu dalam jangka waktu 2022-2024. Sri Mulyani bilang, realisasi belanja Pemilu pada 2022 nilainya Rp 3,1 triliun, kemudian pada 2023 realisasinya Rp 29,9 triliun, dan pada tahun ini alokasinya Rp 38,3 triliun.

"Jadi untuk Pemilu ini karena sudah selesai, kita harapkan nanti pertanggungjawaban dari belanjanya mulai akan disusun," ucap Sri Mulyani.