Sri Mulyani Tanggapi Usulan Fraksi PDI-P soal APBN Pertama Prabowo

Usai menghadiri Rapat Paripurna DPR di Gedung DPR RI, Sri Mulyani mengatakan, seluruh pandangan dan masukan dari fraksi partai politik di DPR akan dibahas bersama antara pemerintah dan DPR sebagaimana mekanisme perumusan RAPBN.

"Nanti kita bahas dalam jawaban (pemerintah)," kata dia ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (28/5/2024).

Sesuai dengan rancangan jadwal pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2025, pemerintah dijadwalkan untuk menyampaikan tanggapan terhadap pandangan fraksi atas kerangka Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 pada Selasa (4/6/2024) pekan depan.

Bendahara negara itu bilang, dalam gelaran rapat tersebut, pemerintah akan membahas seluruh masukan yang disampaikan fraksi parlemen.

"Minggu depan ya, kan tadi banyak pandangan," ujarnya singkat.

"Kebijakan defisit pada APBN 2025 sebagai APBN transisi diarahkan pada surplus anggaran atau defisit 0 persen," kata dia dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.

Menurutnya, pada tahun pertama kepemimpinan Prabowo, pemerintah seharusnya hanya mengalokasikan anggaran belanja yang bersifat belanja rutin. Pemerintah mendatang diminta untuk tidak melakukan belanja modal yang belum disiapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Belanja negara harus dioptimalkan untuk belanja rutin, dan belum dialokasikan untuk belanja modal yang berisikan proyek-proyek tanpa RKP dan RPJMN baru," tuturnya.

Dengan alokasi belanja yang lebih efisien, anggaran negara dinilai dapat dipersiapkan dengan target mencatat surplus atau tidak mengalami defisit.

Sebagai informasi, RAPBN 2025 ditargetkan mencatat defisit pada kisaran 2,45 persen-2,2,82persen. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam dokumen kerangka Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

Angka defisit tersebut didapat dengan mempertimbangkan belanja negara yang diperkirakan di kisaran 12,14-12,36 persen dari PDB. Di sisi lain, belanja negara negara dipatok 14,59-15,18 persen.