Anggaran Pemerintah Terbatas untuk Kembangkan Energi Terbarukan, Dukungan Investasi Swasta Jadi Penting

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemimpin Redaksi Harian Kompas Sutta Dharmasaputra menjelaskan bahwa dalam situasi ekonomi yang sulit, pemerintah memiliki keterbatasan dalam mengalokasikan anggarannya untuk energi terbarukan.

Sehingga, peran serta masyarakat dan dukungan investasi, terutama dari sektor swasta dan dana internasional, dinilai penting untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan di negeri ini.

Hal ini disampaikan Pemimpin Redaksi Harian Kompas Sutta Dharmasaputra dalam acara "Road to PLN Investment Days 2024" di Jakarta, Rabu (5/6/2024).

"Saya rasa di sinilah forum yang baik untuk mendorong investasi yang terus berkembang untuk mengakselerasi pengembangan energi terbarukan di negeri ini," ujarnya.

Menurut dia, data terbaru menunjukkan bahwa pada periode 2022-2023, kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi nasional hanya meningkat sebesar 0,8 persen, mencapai 13,1 persen.

Sebelumnya, Dewan Energi Nasional pernah menargetkan bauran energi terbarukan mencapai 23 persen pada tahun 2025.

Namun, target tersebut kini direvisi menjadi sekitar 17-19 persen untuk tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada selisih sekitar 4 persen yang harus dikejar.

"Artinya masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita kerjakan dari 2022 hingga 2023 meskipun kabarnya Dewan Energi Nasional sudah merevisi target di 2023 adalah sekitar 17 sampai 19 persen," jelas Sutta.

Pentingnya kolaborasi

Sutta menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mencapai target meningkatkan bauran energi terbarukan.

Dukungan dari dana internasional juga dianggap krusial untuk mempercepat pengembangan infrastruktur dan teknologi energi terbarukan.

Menurut dia, kesadaran masyarakat tentang pentingnya energi terbarukan juga harus ditingkatkan. Edukasi dan kampanye mengenai manfaat energi terbarukan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung program-program energi bersih.

Tantangan PLN

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo membeberkan tantangan bagi PLN membangun pembangkit listrik berbasis energi terbarukan hingga 2040.

Menurut Darmawan, salah satu tantangan utama adalah penyesuaian lokasi pembangunan pembangkit dengan lokasi permintaan energi.

Pembangunan infrastruktur energi terbarukan sering kali terkendala oleh keterbatasan lokasi yang sesuai, sehingga membutuhkan pembangunan jaringan transmisi yang kuat.

"Tanpa adanya transmisi, kita tidak mungkin bisa hanya memetakan potensi dari hidro dan geothermal, tetapi dengan adanya transmisi maka kita bisa menambah 30 GW additional hydrogen," jelas Darmawan.

Tantangan selanjutnya adalah pendanaan investasi.

Dalam konteks ini, pembangunan jaringan transmisi menjadi sangat krusial. PLN memperkirakan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan transmisi mencapai sekitar Rp 300 triliun.

Investasi besar ini diharapkan dapat mengatasi kendala distribusi energi dan memastikan bahwa energi terbarukan dapat mencapai daerah-daerah dengan permintaan tinggi.

Tantangan lain, adalah membangun pembangkit energi terbarukan secara cepat.

Dalam hal ini, Darmawan menyoroti langkah agresif Vietnam dalam membangun fasilitas energi terbarukan dalam waktu singkat.

Oleh sebab itu, dengan visi dan komitmen yang jelas, Darmawan berharap dapat memainkan peran kunci dalam transformasi energi di Indonesia.

Menurut dia, investasi dalam energi terbarukan dan infrastruktur pendukungnya akan menjadi fondasi bagi masa depan energi bersih dan berkelanjutan di tanah air.