Strategi Pupuk Indonesia Tingkatkan Penyerapan Pupuk Bersubsidi

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pupuk Indonesia (Persero) menyiapkan strategi guna meningkatkan penyerapan atau penebusan pupuk bersubsidi tahun anggaran 2024.

Hal ini menyusul adanya keputusan pemerintah yang resmi meningkatkan alokasi subsidi pupuk menjadi 9,55 juta ton dari yang sebelumnya ditetapkan sebesar 4,7 juta ton.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi mengatakan bahwa setidaknya ada lima program yang akan dilaksanakan guna meningkatkan akselerasi penyerapan atau penebusan pupuk bersubsidi tahun anggaran 2024.

“Beberapa hal yang sudah kita lakukan dan akan kita lakukan, kita memiliki 5 program intinya untuk akselerasi serapan pupuk, dengan program ini kita nanti pada saat akhir tahun serapan sudah bisa mendekati 9,55 juta ton,” kata Rahmad saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR dengan Pejabat Eselon I Kementerian Pertanian, Rabu (19/6/2024).

Berdasarkan data Pupuk Indonesia, kelima program tersebut adalah pertama, program publikasi yang menjadi sarana informasi bagi para petani.

Adapun publikasi yang dimaksud berupa banner, flyer, dan poster yang akan diimplementasikan di seluruh mitra kios, dibagikan kepada kelompok tani maupun petani.

Kedua, program sosialisasi dan audiensi petugas lapangan dengan seluruh perangkat daerah tingkat kecamatan, adapun peserta yang dimaksud adalah penyuluh, mitra kios, kelompok tani, dan petani.

Ketiga, program tebus bersama, kegiatan tebus pupuk bersubsidi secara bersama di masing-masing kios. Program ini akan diimplementasikan di level kecamatan dengan mengidentifikasi NIK petani dengan serapan yang masih rendah.

Keempat, program PI menyapa yang menjadi forum komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder di lapangan dengan tujuan meminimalisir koreksi tagihan pupuk bersubsidi.

Adapun implementasi program ini di tingkat kabupaten/kota dengan peserta Dinas Pertanian, petugas verval, mitra kios, kelompok tani maupun petani terdaftar.

Kelima, program rembuk tani yang merupakan ajang promosi kepada petani yang melakukan penebusan pupuk bersubsidi di 75 titik.

Rahmad menyampaikan, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi tercatat 2,8 juta ton atau setara 29 persen dari total alokasi 9,55 juta ton per 15 Juni 2024. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi realisasi penyaluran pupuk bersubsidi.

Berdasarkan catatannya, sekitar 58 persen petani yang terdaftar di RDKK belum melakukan penebusan hingga Mei 2024. Selanjutnya, regulasi daerah yang membatasi pemanfaatan alokasi pupuk bersubsidi.

Lalu, belum terbitnya SK alokasi dari Gubernur dan SK alokasi dari kabupaten/kota, serta adanya perubahan musim yang menyebabkan adanya perubahan pada pola tanam di beberapa wilayah.

”Sosialisasi harus ditingkatkan, makanya kami memiliki PI Menyapa dan Tebus bersama, beberapa yang belum tebus itu karena merasa alokasinya kecil makanya kita melakukan upaya program PI Menyapa dan Tebus Bersama,” tutur Rahmad.