Rupiah Tertekan, Pemerintah Pastikan Belum Bahas Rencana Kenaikan BBM Subsidi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku belum melakukan pembahasan terkait kemungkinan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, meskipun nilai tukar rupiah tengah tertekan oleh dollar AS.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengakui, kurs rupiah memang meningkat signifikan. Kemenkeu mencatat, realisasi kurs rupiah sampai dengan akhir Mei mencapai Rp 16.379 per dollar AS. Nilai ini lebih tinggi dari asumsi makro yang ditetapkan dalam APBN 2024, yakni Rp 15.000 per dollar AS.

"Kita terus memantau pergerakan harga ini. Sejauh ini memang kurs meningkat cukup signifikan," kata dia, dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (27/6/2024).

Meskipun demikian, komponen pembentuk harga BBM subsidi lain, yakni harga minyak mentah Indonesia (ICP) dinilai masih terjaga. Data Kemenkeu mencatat, realisasi ICP sampai dengan Mei mencapai 79,78 dollar AS per barrel, lebih rendah dari asumsi pemerintah sebesar 82 dollar AS per barrel.

"Jadi kita belum terlalu mendapat tekanan untuk sisi ICP," ujarnya.

Oleh karenanya, Isa bilang, realisasi penyaluran subsidi energi masih berada dalam kisaran yang sudah disiapkan APBN. Kemenkeu pun belum melakukan pembahasan terkait kemungkinan kenaikan harga BBM subsidi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Untuk pembahasan, sampai saat ini tidak ada pembahasan mengenai kemungkinan kenaikan harga BBM dengan Kementerian ESDM," tuturnya.

"Ini yang mungkin juga terus menerus perlu kita lakukan," ucapnya.

Sebagai informasi, realisasi belanja subsidi energi hingga Mei lalu mencapai Rp 56,9 triliun. Tercatat realisasi belanja subsidi untuk BBM turun 1 persen menjadi 5,57 juta kiloliter.

Sementara belanja subsidi untuk elpiji 3 kilogram (kg) meningkat 1,9 persen menjadi 2,7 juta metrik ton. Terakhir, untuk subsidi listrik tumbuh 3,1 persen untuk 40,4 juta pelanggan.