Rp 255 M, Penyimpangan di 9 Lembaga Pemerintah

JAKARTA, RABU - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 91 kasus penyimpangan dana penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp 255,95 miliar di sembilan departemen dan lembaga kementerian nondepartemen (LKND).

Kesembilan departemen dan LPND itu adalah Departemen Pertahanan (Dephan), Departemen Luar Negeri (Deplu), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo), Departemen Sosial (Depsos), Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dephuk dan HAM), Kejaksaan Agung (Kejakgung), Kepolisian Negara RI dan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nangroe Aceh Darussalam dan Nias (BRR NAD-Nias).

Sebagian penyimpangan PNBP itu terungkap dari Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2007 BPK, yang diterima Kompas, Rabu (9/4) sore. Rencananya, laporan yang dikerjakan BPK sejak awal 2008  itu akan diserahkan dalam Sidang Paripurna DPR, Kamis (10/4).

Sementara, Anggota BPK Baharuddin Aritonang yang dikonfirmasi di Gedung BPK membenarkan temuan penyimpangan tersebut. Namun, ia tak mau berkomentar terlebih dulu mengingat Ketua BPK Anwar Nasution, Kamis disebutkan akan melaporkan secara resmi hasil audit BPK tersebut.

Adapun Ketua Panitia Anggaran DPR Emir Moeis (Fraksi PDI-Perjuangan) mengaku sangat terkejut dengan masih adanya penyimpangan dalam pengelolaan PNBP. Menurut dia, jika penyimpangan PNBP terjadi di tahun anggaran 2006, ia bisa menerima, mengingat ketentuannya masih belum jelas dan tegas.

"Jadi, kemarin itu masih abu-abu, sehingga mungkin saja ada penyimpangan. Akan tetapi, kalau di tahun anggaran 2007, ketentuan peraturan pemerintah (PP)-nya itu sudah jelas. Jadi, kalau masih ada pelanggaran PNBP di sembilan entitas pemerintah, aparat hukum harus tegas menindaknya. Saya kira tidak boleh ditolerir lagi, harus ditindaklanjuti," tandas Emir.

Emir sangat menyayangkan di tengah-tengah sulitnya pemerintah mengatur anggaran negara akibat kenaikan harga minyak mentah dunia dan harga komoditas pangan, yang imbasnya ke APBN 2008, ternyata masih ada aparat birokrasi dan hukum yang main-main dengan penerimaan negara.

Menurut laporan BPK, dari hasil pemeriksaan BPK atas pemeriksaan belanja dan PNBP dapat dikelompokkan dalam enam kelompok. Dari kelompok tersebut, temuan terbesar berasal dari kelompok temuan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu senilai Rp 97,29 miliar atau 38 persen total nilai temuan. Di antaranya terjadi pada penggunaan trust fund BRR NAD-NIAS serta pembangunan Kantor Pelayanan Pajak Pekalongan.

Temuan signifikan lainnya adalah banyaknya penerimaan negara yang tidak atau belum disetorkan ke Kantor Kas Negara, sebanyak Rp 84,87 miliar atau 33 persen dari total nilai temuan. Itu terjadi karena di antaranya adanya sisa anggaran yang belum disetor ke Kantor Kas Negara oleh Deplu. Penyebab lainnya karena danya denda keterlambatan proyek dan kasus wanprestasi lainnya.

Disebutkan pula, dari total Rp 255,95 miliar, sebanyak 11 persen atau senilia Rp 28,36 miliar berpotensi merugikan negara akibat kelebihan pembayaran. Adapun 9 persen lainnya, merupakan dana PNBP yang pengeluarnnya dinilai tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan 7 persen lainnya atau senilia Rp 17,92 miliar diakibatkan ketidakhematan penggunaaan dan dinilai terlalu mahal penggunaan dananya.

Lebih Jauh BPK juga mengungkapkan adanya pengelolaan PNBP di daerah yang juga menyimpang. Ditemukan, 360 kasus di 141 laporan keuangan pemerintah provinsi dan kabupaten kota senilai Rp 754,22 miliar dana PNBP yang terjadi kesalahan administrasi, berpotensi merugikan negara, tak bisa dimanfaatkan penggunaannya, terjadi pemborosan serta belum disetorkan ke Kantor Kas Negara.