Peraturan Cost Recovery Masih Umum

JAKARTA, SELASA - Peraturan tentang cost recovery masih terlalu umum. Ini memungkinkan kontraktor minyak bebas memasukkan unsur cost recovery. Salah satu unsur yang sering dimasukkan Pph 21 (pajak pendapatan pribadi). Hal ini diungkapkan Inspektur Jendral Departemen Keuangan, Hekinus Manao, setelah berkoordinasi dengan pimpinan KPK.

"Ada satu yang agak mengkristal, yaitu aspek pajak pph perorangan yang selama ini, sebagian masuk dalam cost recovery. Ini dianggap Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai sesuatu yang harus diubah," ujar Hekinus, kepada wartawan sebelum meninggalkan Gedung KPK, Selasa (14/10).

Namun, pihaknya belum mengetahui cara untuk mengubah 'kebiasaan' tak lazim tersebut. Menurut dia, dalam kontrak pemerintah dengan kontraktor minyak tersebut, tidak dicantumkan apakah pph tersebut dimasukkan pada cost recovery.

Pada pembicaraannya dengan KPK Selasa (14/10) ini, Hekinus mengaku belu ada keputusan, unsur-unsur mana yang perlu diperbaiki. "Tapi kami setuju, kami harus mencari jalan keluar untuk memperbaiki posisi pemerintah," jelasnya.