Pemerintah Harus Cepat Bertindak

JAKARTA, SELASA - Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Adi Sasono, mengatakan, pemerintah harus cepat mengambil tindakan terkait problem makroekonomi yang sedang terjadi sebelum nilai tukar rupiah terhadap mata uang lain semakin terpuruk.
    
"Saat ini ada problem makroekonomi yang prinsipnya turunnya kepercayaan. Oleh karena itu, pemerintah harus cepat bertindak. Kalau tidak, kejatuhan rupiah menjadi keniscayaan," kata Adi Sasono di Jakarta, Selasa (18/11).
    
Ia mengatakan, tindakan tersebut harus dilakukan segera agar tidak terjadi penarikan uang besar-besaran yang saat ini diperkirakan sudah mencapai Rp300 triliun dari perbankan di Tanah Air.
    
Penarikan uang itu terjadi, menurut dia, karena keterlambatan pemerintah Indonesia untuk memberikan jaminan bagi simpanan di atas Rp2 miliar. "Ketika menghadapi situasi seperti ini tidak mudah. Pada waktu krisis dulu kita dibantu negara-negara Barat tetapi saat ini mereka juga sedang krisis jadi saat ini yang tersisa adalah IMF," katanya.
    
Sementara, perlu tidaknya bantuan IMF mesti diriset dulu dengan teliti dampak dan akibatnya terhadap perekonomian rakyat.
    
Pada intinya, lalu, pemerintah juga harus menyelamatkan sektor koperasi dan UKM yang merupakan tulang punggung perekonomian negara yang menyumbang 99,99 persen pelaku ekonomi di Tanah Air. "Syaratnya adalah harus ada government spending," katanya.
    
Langkah intervensi pemerintah itu harus diambil agar nilai tukar rupiah semakin merosot yang pada akhirnya berdampak pada sektor ekonomi rakyat.
    
Pihaknya akan merekomendasikan kepada pemerintah untuk melindungi ekonomi rakyat dalam kaitannya dengan perkuatan ketahanan pangan dan energi. "Kalau bisa kita kembali seperti pada zaman Majapahit dimana untuk urusan energi tidak tergantung orang lain (luar negeri)," katanya.
    
Adi menekankan agar sektor industri dipertahankan jangan sampai mati bahkan bila perlu diberi bantuan permodalan dan diberi relaksasi. "Kalau di Amerika Serikat 60 persen warganya mempunyai saham di pasar modal sedangkan kita di Indonesia hanya sedikit sekali yang mempunyai saham di pasar modal. Jadi beda strukturnya, oleh karena itu, likuiditas di sektor riil sangat perlu," katanya.