Pengembangan Suramadu, Menteri PU Janji Libatkan Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto berjanji akan melibatkan semua unsur di daerah untuk mengembangkan wilayah di sekitar Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu).

"Pokoknya semua unsur di daerah akan dilibatkan," katanya saat ditemui di bentang tengah Jembatan Suramadu, Jawa Timur, Selasa (9/6).
    
Pelibatan unsur daerah itu akan diwujudkan dengan memasukkan kepala daerah di Pulau Madura dan Surabaya dalam struktur kepengurusan Badan Pengelola Wilayah Suramadu (BPWS).

Meskipun dalam peraturan presiden, struktur kepengurusan BPWS hanya terdiri atas Ketua Pelaksana dan Sekretaris, Djoko sanggup memasukkan nama-nama kepala daerah dalam BPWS. "Kalaupun di dalam peraturan presiden tidak ada, kalau kami yang mengusulkan, pasti bisa," katanya menegaskan.
    
Selain pelibatan kepala daerah, dia menjamin hak-hak daerah di sekitar Suramadu tidak akan hilang. "Yang terpenting peranan pemerintah tidak akan hilang. Demikian pula hak daerah, tidak akan berkurang," katanya.
    
Sebelumnya, Gubernur Jatim Soekarwo mengusulkan agar empat bupati di Pulau Madura ditambah Wali Kota Surabaya menjadi dewan pengarah BPWS. Namun, usulan tersebut diperdebatkan karena tidak diatur dalam peraturan presiden tentang BPWS.

Ia menambahkan, BPWS akan mulai bekerja setelah Jembatan Suramadu diresmikan penggunaannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (10/6).