Bentoel Dibeli BAT, Kemunduran buat Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com — Dibelinya saham perusahaan rokok Bentoel oleh perusahaan asing, British American Tobacco (BAT), merupakan suatu kemunduran bagi Indonesia. Pasalnya, pembelian saham tersebut justru akan meningkatkan penyakit dan kemiskinan bagi Indonesia, sementara BAT akan semakin kuat dan kaya.

"Pembelian saham Bentoel oleh BAT mungkin dianggap prestasi karena ada investasi yang masuk ke Indonesia, tapi sebenarnya dibalik itu ada lampu merah bagi Indonesia," kata Tulus Abadi, perwakilan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam konferensi pers menanggapi pembelian saham Bentoel oleh BAT di Yayasan Jantung Indonesia Jakarta, Jumat (19/6).

Ia menjelaskan, saat ini Indonesia telah masuk dalam lima besar negara pangsa rokok dunia. Selain itu, lanjutnya, Indonesia juga menjadi target utama dari industri rokok multinasional karena tidak ada regulasi yang jelas.

"Indonesia merupakan pangsa pasar yang menggiurkan untuk industri rokok tembakau dunia. Sementara industri tembakau dunia dalam posisi yang terpojokkan," jelasnya.

Selain Bentoel, perusahaan rokok nasional yang juga dibeli oleh pihak asing adalah Sampoerna, saat ini 97 persen saham Sampoerna adalah milik Philip Morris.

Menurut Tulus, Philip Morris adalah perusahaan yang terusir dari negaranya dan datang ke Indonesia yang merupakan surga bagi bisnis industri tembakau.

"Philip Morris dengan gampang membeli saham Sampoerna dan BAT gampang membeli Bentoel, karena pengendalian tembakau di Indonesia sangat lemah dan tidak ada regulasi yang mengatur pengendalian tembakau sehingga Indonesia menjadi negara yang paling subur di industri rokok," ujarnya.

Sementara itu, Dr Widyastuti Soerojo, Ketua Tobacco Control Support Centre-Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (TCSC-IAKMI), dalam kesempatan yang sama mengatakan, masuknya industri rokok transnasional memberikan dampak kerusakan berlipat ganda, baik langsung ataupun tidak langsung.

"Kesehatan industri rokok dinilai pemerintah lebih penting daripada kesehatan masyarakat," ucap Widyastuti.

Pemerintah, lanjutnya, bukan mengejar ketertinggalan dari negara lain untuk melindungi hak hidup sehat dari rakyatnya, tetapi justru menangguhkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengendalian Tembakau yang sudah terdaftar dalam agenda Prolegnas 2009.

Dia juga mengatakan, keberpihakan pemerintah pada industri rokok lebih jelas terlihat saat mempertahankan UU Penyiaran yang membolehkan iklan rokok di televisi pada uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diusung oleh Komnas Perlindungan Anak.

"Untuk itu, kami meminta pemerintah memberikan pendidikan bagi masyarakat luas melalui peringatan kesehatan di bungkus rokok berbentuk gambar, serta melarang iklan dan promosi produk adiktif," harap dia.