Arsip Masuk Desa, Solusi Problem DPT dan BLT

JAKARTA, KOMPAS.com - Kekisruhan dalam pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT) membuat pengurus arsip nasional berinisiatif mencanangakan program Arsip Masuk Desa (AMD).

"DPT dan BLT kisruh karena data kependudukanya tidak benar. Dan pastinya pengelolaan arsipnya juga tidak baik," kata Djoko Utomo, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), seusai pencanangan AMD oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Gedung ANRI Jakarta, Senin (31/8).

Bahkan, menurut Djoko, ketidakberesan arsip mulai dari tingkat desa menjadi penyebab persoalan teroris belum terpecahkan sampai sekarang. "Arsip yang tidak beres memungkinkan satu orang bisa memegang dua identitas berbeda," ucapnya.

Program AMD merupakan sistem informasi pengelolaan arsip pedesaan, yang merupakan struktur pemerintahan paling bawah. Diharapkan AMD ini dapat menjadi tonggak tertibnya pengelolaan arsip pemerintahan di tingkat pedesaan. Meliputi arsip pertanahan, akte kelahiran, data kependudukan, penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Kita berharap Pemilu 2014 mendatang kita tidak lagi dipersoalkan dengan DPT yang tidak sesuai," ujar Djoko.

Untuk sampai ke sana, strategi yang ditempuh oleh ANRI adalah melakukan pelatihan kepada para kepala desa dan sekretaris desa. "Kita tingkatkan SDM-nya. Metodenya adalah melakukan training for trainers sehingga mereka bisa melatih sendiri nantinya. Program ini sampai 2014," tutur Djoko.

Ke depan ANRI, yang bekerja sama dengan Departemen Dalam Negeri untuk AMD ini, berharap dengan semakin baiknya sistem pengarsipan di pedesaan pada tahun 2014 maka pelayanan publik semakin ditingkatkan. Mulai dari desa bergerak ke lingkup yang lebih luas.

"Karena pedesaan adalah garda terdepan dalam pemerintahan," demikian Djoko Utomo.