Dituduh Kartel Tarif Telekomunikasi, Temasek Dituntut Bayar Ganti Rugi

JAKARTA, KOMPAS.com — Kasus gugatan class action yang diajukan oleh sembilan pelanggan telekomunikasi kepada BUMN asal Singapura, Temasek, terus bergulir.

Selasa (6/10) pagi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang perkara gugatan class action, menyusul dikabulkannya upaya hukum kasasi yang diajukan para konsumen telekomunikasi tersebut.

Dalam sidang yang diketuai Majelis Hakim Sugeng Riyono, PN Jakarta Pusat, menetapkan bahwa gugatan yang dilayangkan oleh Adi Partologi dan delapan orang pemohon lainnya dinyatakan sudah syarat formil atau dapat diterima pengadilan. "Gugatan class action ini sudah syarat formil," tutur Hakim Sugen Riyono, saat membacakan penetapan.

Menurut Sugeng, sembilan orang penggugat berhasil membuktikan bahwa mereka tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi juga kelompok yang mengatasnamakan pengguna telepon seluler. Mereka adalah wakil dari pengguna Kartu As, Simpati, Mentari, IM3, Matrix, Kartu Halo, XL Explore, XL Bebas, dan XL Jempol.

Para penggugat menuntut adanya pembayaran ganti rugi kepada pihak tergugat atas pengenaan biaya tarif seluler dalam kurun waktu 2003-2006 sebesar Rp 30,808 triliun akibat praktik kartel yang dilakukan oleh pihak Temasek Group.

Pihak tergugat dalam hal ini, di antaranya, Temasek, Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd, STT Communications Limited, Asia Mobile Holdings Company Pte Ltd, Asia Mobile Holdings Pte Ltd, Indonesian Communications Limited, Indonesia Communications Pte Limited, Singapore Telecommunications Ltd, dan Singapore Telecom Mobile Pte Ltd. Sementara tergugat dari dalam negeri adalah PT Indonesian Satellite Corporation Tbk, PT Telekomunikasi Seluler, dan PT Telekomunikasi Indonesia.

Atas putusan itu, kuasa hukum pihak penggugat, Dwi Mardianto, mengaku puas. Dwi pun menyatakan kesiapannya untuk membuktikan adanya kerugian pelanggan telepon seluler dari aksi kartel Temasek tersebut. "Kita di sini memperkuat putusan KPPU dengan adanya kerugian pelanggan," paparnya.

Sementara kuasa hukum Temasek, Perry Cornelius, mengatakan siap mematuhi putusan hakim. "Ya kami akan mematuhi putusan hakim," tuturnya. Rencananya agenda sidang selanjutnya adalah upaya mediasi dalam jangka waktu 40 hari ke depan dengan hakim mediatornya Maryana. (Yudho Winarto/Kontan)