Bagaimana "Doing Business" 2010 di Indonesia?

JAKARTA, KOMPAS.com - International Finance Corporation (IFC) akan mengumumkan laporan "Doing Business di Indonesia 2010" mengenai kemudahan berusaha antar kota dan merupakan laporan tingkat daerah pertama di Indonesia.

Menurut Associate Operations Officer Investment Climate Advisory Service World Bank Group Sandra Pranoto, di Jakarta Jakarta, Senin (14/12/2009), pengumuman akan dilakukan besok.

"Doing Business di Indonesia 2010 adalah laporan yang penting karena untuk pertama kalinya data Doing Business disurvei di luar ibukota Jakarta. Laporan ini tidak hanya dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai penerapan kebijakan usaha di Indonesia, tetapi juga memungkinkan kota-kota di Indonesia untuk memperbandingkan kebijakan usaha dengan kota-kota lainnya yang disurvei dan dengan 183 perekonomian di dunia," ucap Sandra.

Perbandingan antar kota di sebuah negara, seperti Indonesia, merupakan pendorong reformasi yang lebih kuat dibandingkan dengan perbandingan antar negara secara global. Sebagai contoh di Meksiko, 9 dari 12 negara bagian yang diperbandingkan pada tahun 2006 dan 2007 melakukan setidaknya satu reformasi untuk meningkatkan kemudahan menjalankan usaha.

Laporan dan metodologi yang digunakan dalam laporan ini memberikan perbandingan antar daerah dan global mengenai kinerja penerapan kebijakan melalui serangkaian indikator yang menunjukkan kemudahan menjalankan usaha.

Indikator-indikator yang digunakan IFC dalam melaksanakan Doing Business di Indonesia 2010 antaralain 1. Fokus pada peraturan-peraturan yang terkait dengan siklus hidup suatu perseroan terbatas domestik berukuran kecil-menengah 2. Didasarkan pada skenario yang telah terstandarisasi 3. Fokus kepada sektor formal Pengumpulan datanya sendiri dilakukan dengan mengikuti metodologi yang digunakan dalam laporan Doing Business global.

"Temuan-temuan yang terekam dalam laporan disusun berdasarkan masukan dan verifikasi responden yang secara rutin menjalankan dan memberikan konsultasi mengenai hukum dan peraturan, serta analisa keputusan pemerintah," ucap Sandra.

Metodologi yang digunakan adalah metodologi survei dimana survei dilakukan terhadap lebih dari 160 tenaga ahli di daerah, meliputi notaris, pejabat pembuat akta tanah, arsitek, insinyur, pejabat pemerintah dan tenaga profesional lainnya yang sehari-hari secara rutin menjalankan atau memberikan konsultasi mengenai persyaratan hukum dan peraturan.

Setelah dilakukan survei maka langkah selanjutnya adalah penyusunan peringkat. Peringkat untuk setiap topik merupakan hasil dari perhitungan rata-rata dari peringkat untuk seluruh indikator tersebut. "Yang menjadi dasar pemeringkatan antaralain prosedur, waktu, dan biaya contohnya kemudahan mendirikan usaha, kemudahan mendapatkan izin untuk mendirikan bangunan, kemudahan mendaftarkan properti," kata Sandra.

Adapun yang menjadi mitra utama dalam Doing Businness ini sendiri antaralain 1. Kementrian Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara 2. Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) 3. Para pejabat pemerintah daerah 4. Tenaga ahli daerah.

Tahun lalu Indonesia berada di peringkat 129 dari sebelumnya peringkat 123. Hal ini memperlihatkan lambatnya reformasi kebijakan dalam menciptakan situasi kondusif bagi pengusaha untuk membuka bisnis baru. Dibandingkan Thailand yang berada di peringkat 13, Indonesia jauh berada di bawah. Nah bagaimana dengan tahun ini?