Gubernur Jabar Minta CAFTA Ditunda

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meminta pemerintah pusat agar menunda pemberlakuan perjanjian perdagangan bebas China-ASEAN (China-ASEAN Free Trade Area). Alasannya, pemberlakuan perjanjian itu di Jawa Barat dalam waktu dekat ini diperkirakan akan mematikan sejumlah sektor usaha rakyat.

"Sejumlah sektor usaha di Jabar belum siap bersaing dalam waktu dekat ini, sebab persoalan harga yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan produk dari China," katanya, Selasa (12/1/2010), seusai bertemu dengan perwakilan buruh dan pengusaha di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar.

Harga produk China yang lebih murah dikhawatirkan akan menarik pasar domestik, sehingga produk dalam negeri tersingkirkan. Hal itu, menurut Heryawan, semakin tidak terelakkan di Jabar karena pasar yang semakin pragmatis.

Persoalan harga yang relatif tinggi bagi produk dalam negeri disebebkan oleh proses ekonomi biaya tinggi yang dialami oleh pengusaha. Untuk menekan itu, Heryawan berjanji akan menertibkan perizinan dan menghapuskan praktik pungutan liar yang selama ini dikeluhkan pengusaha di Jabar.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar, Dedy Wijaya, mengatakan, pengusaha mendukung upaya pemerintah untuk menegosiasikan ulang kemungkinan penundaan perjanjian perdagangan bebas dengan China tersebut. Sektor tekstil dan garmen, termasuk juga usaha alas kaki dan sepatu, kata Dedy, merupakan sektor yang memerlukan penundaan tersebut.

"Selama ini, sektor-sektor itu menjadi andalan Jabar dan merajai produk dalam negeri. Ketika produk asing masuk, sektor tersebut belum cukup kuat untuk bersaing, terutama dalam segi harga, meski kualitasnya lebih baik daripada produk China," katanya. China selama ini dikenal juga menghasilkan produk tekstil dan alas kaki yang cukup baik.