DPR: Kenaikan Gaji Presiden Harus Diimbangi Kinerja

JAKARTA, KOMPAS.com — Kenaikan gaji bagi Presiden hingga pejabat lainnya bisa saja dilakukan pemerintah meskipun di tengah kondisi perekonomian dan sosial politik yang sebenarnya belum tepat. Namun, selain harus transparan dalam hal jumlah dan besaran kenaikannya, peningkatan kenaikan gaji juga harus diimbangi dengan peningkatan prestasi dan kinerja.

"Bahkan, apabila prestasi dan kinerjanya tidak sesuai, pejabat tersebut harus mendapatkan sanksi atau hukuman. Pendapat itu disampaikan oleh Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis saat dihubungi Kompas di Jakarta, Jumat (29/1/2010) malam.

"Meskipun kondisinya kurang tepat, silakan saja jika memang akan dinaikkan, apalagi kemarin saat pembahasan dengan Panitia Anggaran DPR (sebelum Badan Anggaran DPR), alasan kenaikan gaji Presiden di antaranya disebutkan karena selama lima tahun gaji Presiden tidak dinaikkan," lanjut Harry.

Namun menurut Harry, kenaikan gaji harus diimbangi dengan peningkatan prestasi dan kinerja pejabat, mulai dari Presiden hingga pejabat lain di bawahnya. "Yang penting juga, kenaikan gaji itu harus dijelaskan dan perhitungannya harus benar-benar transparan dan akuntabel," katanya.

Menurut Harry Azhar, pada tahun anggaran 2010, belanja pegawai pemerintah memang diturunkan, dari sebelumnya Rp 161 triliun menjadi Rp 158 triliun. Sisanya dimasukkan dalam Pos Cadangan Lain-lain. "Dengan alokasi anggaran itu, jelas ada kenaikan gaji pejabat, selain ada kenaikan gaji sekitar 20 persen di tingkat eselon I hingga III," ujar Harry.

Harry mengusulkan harus ada sistem remunerasi dan sistem penggajian bagi pejabat secara nasional yang ditetapkan dalam undang-undang dan dibicarakan secara terbuka di Badan Anggaran DPR.

"Dengan demikian, kenaikan gaji pejabat bisa dibicarakan bersama-sama dengan DPR. Jadi, tidak seperti selama ini, kenaikan gaji Presiden dan pejabat lainnya hanya pemerintah yang tahu angka-angkanya," keluh Harry.

Pendapat senada juga disampaikan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Erwin Aksa seusai bertemu dengan Wakil Presiden Boediono di Istana Wapres. "Kami prihatin dengan kenaikan tersebut, apalagi jika kenaikan itu tidak diikuti dengan perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintah. Kami akan sangat mendukung jika kenaikan itu akan menambah produktivitas pemerintah selama ini. Jadi, seimbang. Jika tidak, maka malah membebani anggaran," katanya.