Daripada Copot Dirjen Pajak, Menkeu Pilih Penerimaan Pajak

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku, pascakasus mafia pajak yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Gayus HP Tambunan, pihaknya bukan mengutamakan pergantian Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Mochamad Tjiptardjo, melainkan mengutamakan pengamanan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Sebelumnya, dalam pengantar Sidang Kabinet Paripurna yang dihadiri Wakil Presiden Boediono dan semua menteri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku risau dengan kasus mafia pajak di Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan. Presiden menginstruksikan Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk segera menuntaskan kongkalikong dalam kasus tersebut. Demikian diungkapkan Sri Mulyani menjawab pers seusai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Senin (5/4/2010).

"Yang paling penting sekarang buat saya adalah mengamankan penerimaan keuangan negara dari pajak. Adapun reformasi dari sisi integritas, kinerja, dan munculnya pelanggaran-pelanggaran itu, kita koreksi secara sungguh-sungguh," tandas Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, hingga kini evaluasi masih terus dijalankan, selain juga melaksanakan delapan langkah yang pernah disampaikan. Delapan langkah itu, di antaranya, adalah pembebasan tugas atasan Gayus dan penyerahan daftar harta kekayaan para pejabat pajak serta meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengusut transaksi para aparat pajak yang terkait dengan kasus keberatan pajak.

"Saya juga sudah meminta Komisi Pengawas Perpajakan untuk melihat secara keseluruhan dan mengundang pihak-pihak eksternal untuk mengawasi tindakan dan langkah koreksi yang akan kami jalankan," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan, Senin pagi, pihaknya juga telah meminta Inspektorat Jenderal (Irjen) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk memberikan langkah-langkah perbaikan dalam jangka pendek ini.

"Saat ini, pemeriksaan harta kekayaan masih terus dijalankan, juga menyusun peta tingkah laku dan kerawanan pajak dari para aparat pajak serta membangun kembali reputasi dan kredibilitas dari seluruh jajaran pajak. Kami juga telah mengumpulkan pejabat eselon II dan eselon III kantor wilayah pajak, termasuk apara KPP, untuk mengamankan seluruh penerimaan negara dari sektor pajak," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan, "Mereka akan terus melakukan evaluasi kritis terhadap potensi apa saja, termasuk potensi penerimaan pajak serta melihat penyelewengan pajak yang terjadi. Langkah-langkah itulah yang kami akan tempuh ke depan."