KA Parahyangan Ditutup, "So What?"

Dibukanya keran izin angkutan travel oleh pemerintah juga menunjukkan betapa pemerintah, setidaknya di ruas Jakarta-Bandung, tak peka dengan isu kemacetan. Untuk mereduksi kemacetan, bukankah lebih baik mendorong bus berkapasitas lebih besar (double decker) daripada memperbanyak izin bagi lebih banyak lagi armada travel?

Lantas, matinya Parahyangan juga mengajarkan masih buruknya sistem transfer antarmoda di sektor perkeretaapian. Bila travel memanjakan penumpangnya dengan perjalanan dari titik ke titik (point to point), sebaliknya, penumpang Parahyangan tak dapat dengan mudah menggunakan jaringan kereta rel listrik di Jabodetabek karena KRL ekonomi tak boleh berhenti di Stasiun Gambir.

Buruknya koneksi antarmoda di Gambir, misalnya, tak pelak membuat kereta sulit mengungguli angkutan travel dari sisi waktu tempuh. Bila Anda tinggal di Pasar Minggu, misalnya, apakah mau pergi ke Gambir dulu baru naik kereta ke Bandung? Maukah naik KRL yang penuh sesak?

Bilamana jaringan kereta intrakota tak dibenahi, tentu saja warga lebih memilih naik travel dari titik-titik terdekat langsung ke Bandung. Terkecuali, ada KRL yang nyaman, atau jaringan busway yang menggurita sehingga murah dan cepat untuk menjangkau Gambirstation centre.

Apalagi, pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab di bidang prasarana perkeretaapian belum tuntas membangun jalur rel ganda Jakarta-Bandung sehingga masih ada waktu tunggu persilangan (crossing). Ini menyebabkan waktu tempuh Jakarta-Bandung menjadi sekitar tiga jam, kalah cepat dengan mobil yang rata-rata 2,5 jam.

Jadi, bila ingin Parahyangan tetap ada, hambatan-hambatan dan persoalan-persoalan harus dicari solusinya. Berikan saran membangun agar Parahyangan tetap beroperasi. Romantisme memang baik, tetapi jangan sampai membunuh rute-rute lainnya, atau malah mematikan PT Kereta Api.