Dilarang Impor Sapi

Jakarta, Kompas - Importir sapi PT Sasongko Prima tidak mendapat izin mengimpor sapi bakalan selama enam bulan, terhitung per 1 Juni 2010. Hal itu merupakan sanksi yang diberikan Kementerian Pertanian terhadap perusahaan tersebut karena telah mengimpor sapi dari Australia secara ilegal.

Kementerian Pertanian juga memerintahkan agar PT Sasongko Prima melakukan reekspor 2.156 ekor sapi bakalan eks Australia yang masuk ke Indonesia secara ilegal itu.

Direktur Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian Tjeppy D Soedjana dalam konferensi pers bersama Kepala Badan Karantina Pertanian Hari Priyono di Jakarta, Rabu (2/6), menyatakan, dari audit investigasi yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian ditemukan pelanggaran dokumen surat persetujuan pemasukan (SPP) sapi impor oleh importir.

”Saat memasukkan sapi itu importir menggunakan SPP impor yang berlaku sampai 30 April 2010,” kata Tjeppy.

Padahal, lanjut Tjeppy, pengapalan sapi dari Australia itu dilakukan 18 Mei 2010. Hasil audit tersebut telah dilaporkan ke Menteri Pertanian pada 27 Mei.

Berdasarkan hasil audit dan Peraturan Menteri Pertanian No 7/2008, Direktorat Jenderal (Ditjen) Peternakan menerbitkan surat No 01011/2010 tanggal 1 Juni, yang menetapkan larangan sapi impor ilegal.

PT Sasongko Prima telah memasukkan sapi secara ilegal ke Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, sebanyak 2.156 ekor. Dari jumlah tersebut, satu ekor mati dan dua ekor lemah sehingga tidak diturunkan. Saat ini sapi-sapi itu ditempatkan di Instalasi Karantina Hewan Sementara di Sukabumi, Bekasi, dan Subang, Jawa Barat.

Hari menegaskan, Badan Karantina Pertanian tidak akan melepaskan sapi-sapi yang diimpor secara ilegal itu untuk direekspor bila negara tujuan reekspor tidak jelas.

Dia menjelaskan, setelah negara tujuan ditetapkan, baru importir menjadwalkan pengapalan. ”Selanjutnya, tinggal menetapkan tanggal waktu reekspor dengan tenggat waktu tertentu,” kata dia.

Menanggapi kemungkinan ada pengajuan perpanjangan SPP saat sapi-sapi dari Australia dalam perjalanan menuju Indonesia, Direktur Budidaya Ternak Ruminansia Kementerian Pertanian Fauzi Luthan menegaskan, tidak ada permohonan pengajuan perpanjangan SPP.