Bingung Membangun Infrastruktur

Orin Basuki dan Nur Hidayati

Tiang-tiang beton dengan angker besi yang sudah mangkrak dan berkarat di sepanjang Jalan Asia Afrika hingga Jalan Pejompongan, Jakarta, semula akan dijadikan penyangga kereta layang satu rel (monorel). Semula pembangunan infrastruktur ini menjanjikan harapan, tetapi sekarang menjadi beban.

Proyek monorel bukan hanya sekadar simbol kebingungan negeri ini dalam membangun infrastruktur, melainkan juga menyiratkan penantian panjang masyarakat atas adanya sarana yang layak.

Selain proyek monorel, warga Jakarta juga dijanjikan proyek subway yang menghubungkan wilayah selatan Jakarta (Lebak Bulus) dengan utara Jakarta (Kota) melalui jalur lurus di Jalan Sudirman.

Proyek monorel sebenarnya sudah bisa dijalankan dengan Rp 6 triliun-Rp 7 triliun, sedangkan proyek subway Rp 16 triliun atau total Rp 22 triliun- Rp 23 triliun.

Hal itu sekitar 38,9 persen dari total anggaran yang dikelola Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2011 sebesar Rp 56,5 triliun atau 10,5 persen dari total Surat Berharga Negara (SBN) yang akan diterbitkan tahun 2011, yakni Rp 209 triliun.

Apalagi kalau dibandingkan dengan anggaran belanja negara dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2011 sebesar Rp 1.202 triliun. Itu artinya kebutuhan dana untuk dua proyek tersebut hanya sebagian kecil.

Pertanyaannya, mengapa APBN tidak sanggup mendanai proyek-proyek strategis seperti monorel dan subway itu?

Pertanyaan itu muncul dari pengamat ekonomi A Tony Prasetiantono. ”Kita sudah capek menunggu swasta maupun proyek PPP (public private partnership) yang tidak kunjung terealisasi,” ujarnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada rapat kerja dengan gubernur se-Indonesia di Istana Bogor, 5-6 Agustus, menegaskan misi penting mendongkrak kualitas belanja negara dan belanja daerah.