Tak Perlu Buru-buru Batasi BBM

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute Reforminer (Lembaga Kajian Reformasi Pertambangan dan Energi) Pri Agung Rahmanto, APBN-P 2010 masih aman untuk menutup kebutuhan subsidi BBM meskipun ada lonjakan konsumsi BBM bersubsidi sebesar 2 juta kiloliter dari target.

Jadi, pemerintah tidak perlu terburu-buru menetapkan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi pada 2010. Pri Agung menjelaskan, pemerintah masih memiliki dana untuk menutup kebutuhan subsidi BBM. Dana itu dari sisa lebih penggunaan anggaran 2009 sekitar Rp 30 triliun. Selain itu, tahun ini penyerapan anggaran diperkirakan tidak lebih dari 95 persen sehingga ada dana yang tidak terpakai.

”Dengan keterlambatan penyerapan anggaran diperkirakan akan ada surplus APBN sekitar Rp 25 triliun. Jadi, dari sisi anggaran, tidak ada urgensi memaksakan pembatasan BBM bersubsidi yang belum matang tahun ini,” kata Pri Agung.

Hingga 15 Juni 2010, realisasi subsidi BBM yang dicairkan Rp 22,7 triliun, naik 25,6 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2009, yaitu Rp 5,8 triliun. Peningkatan tidak akan melampaui asumsi subsidi BBM dalam APBN-P 2010, yakni Rp 89,29 triliun.

Pri Agung menegaskan, ia mendukung rencana pemerintah mengurangi konsumsi BBM bersubsidi dengan melarang seluruh pemilik mobil pribadi mengonsumsi premium. Namun, waktu yang tepat untuk menerapkan aturan itu sebaiknya awal 2011.

Sekarang pemerintah sebaiknya fokus pada pembenahan distribusi BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran, dengan merevisi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran BBM Dalam Negeri. Mematangkan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi yang komprehensif.

”Masyarakat harus mendapat kejelasan tentang penggunaan uang dari hasil pembatasan subsidi BBM. Jangan hanya memindahkan beban kepada masyarakat, tetapi masyarakat tidak mendapat apa-apa,” ujar dia. (OIN)