Harga Saham Rp 850 untuk Siapa

Reinhard Nainggolan

Wacana privatisasi PT Krakatau Steel yang bergulir lebih dari dua tahun lalu akhirnya terwujud. Investor menyambut antusias privatisasi yang dilakukan melalui penawaran umum saham perdana atau initial public offering ini. Namun, di tengah tingginya animo pasar, harga saham perdana produsen baja terbesar di Indonesia itu malah terkesan diobral.   

Sebanyak 20 persen atau 3,15 miliar saham PT Krakatau Steel (KS) akan dilepas ke publik, 2-4 November 2010. Boleh dibilang, inilah initial public offering (IPO) paling menarik publik tahun 2010.

Sebagai salah satu badan usaha milik negara yang strategis, IPO KS sejak lama dinanti pasar karena menjanjikan keuntungan yang tinggi. Secara empiris, saham perdana BUMN memang terbukti menguat tajam setelah diperdagangkan di pasar sekunder.

IPO KS tambah menarik setelah Kementerian BUMN menetapkan harga saham perdananya Rp 850, mendekati batas bawah harga indikatif yang ditetapkan sebelumnya Rp 800-Rp 1.150 per saham.

Di tengah tingginya permintaan terhadap saham KS, pasar menilai harga itu cukup murah. Selama masa penawaran awal 12-22 Oktober lalu, saham KS kelebihan permintaan sembilan kali. Permintaan investor Asia mencapai Rp 6 triliun (belum investor di Eropa dan AS).

Bagi pengamat pasar modal Yanuar Rizky, penetapan harga itu terkesan janggal sebab umumnya saat permintaan membeludak, emiten akan menetapkan harga perdana yang tinggi agar dana yang diperoleh maksimal.

Pengamat ekonomi Dradjad Wibowo mengatakan, di tengah kondisi pasar saham cukup kondusif dan indeks yang terus menguat, penetapan harga saham KS di batas bawah sungguh kebangetan. Apalagi, prospek saham KS cukup baik dan arus modal asing sangat besar.

Prospek KS

Saham KS cukup menjanjikan karena ditopang proyeksi pertumbuhan perseroan yang tinggi. Ini seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia dan permintaan baja yang terus meningkat.

Saat ini konsumsi baja Indonesia hanya 29 kilogram per kapita. Jauh dibandingkan dengan Singapura sebesar 515 kg per kapita. Kebutuhan itu akan terus meningkat menyusul percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan konsumsi baja berbagai industri.

Jika tahun 2009 permintaan baja nasional hanya 6,5 juta ton, tahun 2014 diperkirakan 12 juta ton. Sebagai pemimpin pasar, KS mengantisipasi lonjakan permintaan itu dengan meningkatkan produksi dari 2,75 juta ton saat ini menjadi 4,25 juta ton tahun 2014.

Kepala Riset Bhakti Securities Edwin Sebayang memperkirakan, tahun 2011 laba KS bisa Rp 3,99 triliun atau tumbuh 95 persen dari proyeksi laba bersih tahun 2010 sebesar Rp 2 triliun. Jika perkiraan itu tepat, target harga saham KS tahun 2011 bisa Rp 2.850 atau naik 235 persen dari harga perdananya.

Berdasarkan berbagai data di atas, memang menjadi tanda tanya mengapa pemerintah menetapkan harga perdana KS hanya Rp 850 per saham.

Menteri BUMN Mustafa Abubakar mengatakan, harga saham KS tidak dipatok terlalu tinggi agar dalam jangka panjang menggairahkan perdagangan saham KS di pasar sekunder.

Sebelumnya, Komisaris Utama KS Zacky Anwar kepada sejumlah media mengindikasikan harga saham KS akan ditetapkan di harga premium karena tingginya permintaan.

Jelas pihak internal KS kecewa dengan penetapan harga rendah. Entah mengapa, Kementerian BUMN mau menetapkan harga perdana Rp 850.

Politisi

Yanuar Rizky menyinyalir, penetapan harga Rp 850 untuk mengakomodasi kepentingan sejumlah pihak di dalam negeri, terutama dari kalangan pejabat dan politisi. Dugaan ini karena dari keterangan manajemen KS sebelumnya, mayoritas investor domestik memberikan harga penawaran Rp 1.000.

Namun, pendapat lain mengatakan, harga perdana KS Rp 850 per saham ini sebenarnya tidak murah. Harga itu 20 persen lebih tinggi daripada harga saham Pohang Steel and Iron Corporation (Posco) dari Korea Selatan dan Tata Steel asal India yang masing-masing merupakan produsen baja terbesar keempat dan kedelapan di dunia.

Soal kemungkinan Kementerian BUMN mendapat tekanan dari politisi dan pejabat negara agar harga saham perdana PT KS ini semurah mungkin, Dradjad Wibowo menyatakan bahwa bisa saja hal itu terjadi. ”Saya mendengar hal itu, tetapi saya tidak bisa menyebutkan secara detail,” ujarnya.

Karena itu, lanjut Dradjad, pemerintah, manajemen KS, dan penjamin emisi harus memaparkan secara rinci kepada pihak mana saja saham KS dialokasikan, terutama pihak yang mendapat penjatahan pasti (fixed allotment). ”Harus dibuka agar tidak menimbulkan dugaan adanya permainan,” katanya.

Menurut Yanuar, keterbukaan tentang alokasi saham KS mutlak dilakukan karena sebagai BUMN, KS terikat pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Tanpa UU itu pun, KS harus transparan karena telah menjadi perusahaan publik.

Privatisasi KS melalui proses IPO tentu harus disambut sebagai langkah maju karena, dengan menjadi perusahaan terbuka, KS tidak hanya memperoleh dana untuk ekspansi, tetapi juga dituntut lebih profesional.

Sejumlah studi menunjukkan, perusahaan terbuka lebih cepat menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Karena itu, tujuan mulia dari IPO KS kiranya tidak tercemari oleh kepentingan pihak tertentu. Untuk itu, transparansi di KS harus dimulai saat BUMN ini masih dalam tahap IPO.